Search

Home / Aktual / Politik

DPR Minta Pemerintah Beri Dukungan Anggaran Bagi BPIP

   |    06 April 2021    |   20:31:43 WITA

DPR Minta Pemerintah Beri Dukungan Anggaran Bagi BPIP
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (Foto: ant/Istimewa)

JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan Komisi II DPR meminta pemerintah memberikan dukungan anggaran yang cukup bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk melakukan penguatan program pengarusutamaan nilai-nilai ideologi Pancasila.

"Dan juga menetapkan kebijakan memasukkan mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar bagi pelajar dan mahasiswa di jenjang pendidikan formal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai perguruan tinggi," kata Ahmad Doli saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kepala BPIP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/4).

Dia menjelaskan, Komisi II DPR meminta BPIP meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan Komisi II DPR, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Langkah itu menurut dia agar program-program sosialisasi dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai ideologi Pancasila di kalangan masyarakat dapat lebih massif.

"Komisi II DPR mendesak BPIP menyusun arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang salah satu keluarannya adalah modul dan materi pendidikan nonformal bagi seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Doli mengatakan, Komisi II DPR juga meminta BPIP untuk menyerahkan draf bahan ajar Pancasila pendidikan formal bagi pelajar dan mahasiswa kepada Komisi II DPR untuk dilakukan uji materi sebelum disebarluaskan.

Dalam RDP tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, pagu anggaran lembaganya tahun 2021 sebesar Rp208,8 miliar.

Namun menurut dia, pagu tersebut dikurangi karena untuk anggaran penanggulangan pandemik COVID-19 sehingga tahun 2021 anggaran BPIP sebesar Rp171,7 miliar.

Dia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp110,2 miliar, dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp61,5 miliar. (ANT/RIS/PDN)


Baca juga: Bambang Soesatyo: Puluhan Juta Data WNI Disimpan Asing