Giri Prasta: Perbekel dan BPD Harus Mampu Gerak Cepat Mambangun Desa

Bimtek tersebut dibuka Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta secara daring dari Rumah Jabatan Bupati, Puspem Badung, Rabu (24/11).

Bupati mengharapkan antara Perbekel dengan BPD agar lebih sinkron dan memiliki pemahaman yang sama, sehingga mampu bergerak cepat bersama-sama membangun desa.

Bupati memberi apresiasi kepada PT. PII selaku penyedia Corporate Social Responsibility (CSR) dan PT. Narapatih Inspiratama selaku penyelenggara kegiatan yang telah berkontribusi kepada Pemkab Badung. Sehingga dari Bimtek ini aparat desa dan BPD dapat melaksanakan sebuah sinkronisasi.

"Khusus kepada Perbekel dan BPD mohon diikuti ini dengan seksama dan taat. Karena ini sebuah momentum besar, ketika kita menambah sebuah edukasi. Bagaimana penerapan regulasi UU no.6 tahun 2016 tentang desa, termasuk regulasi yang dimiliki BPD. Sehingga proses pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan bisa berjalan dengan baik," tegas Bupati.

Ada beberapa hal yang ditekankan Bupati kepada Perbekel dan BPD. Pertama, masih dilihat kurang sinkronnya pemahaman antara Perbekel dengan BPD. Tetapi saat ini sudah berjalan dan melalui Bimtek ini diharapkan dapat lebih disempurnakan sehingga terjadi gerak cepat pembangunan desa di Badung. Kedua, berkenaan dengan ketepatan penyusunan pelaksanaan RPJMDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

"Terkait hal ini jangan menunggu arahan, silakan pedomani regulasi," terangnya.

Dan ketiga, adalah kontrol BPD.  Selain itu bupati menyoroti BUMDes. Bupati tidak mau BUMDes 100 persen bersifat lembaga keuangan simpan pinjam. Yang dilakukan adalah 90 persen menghidupkan dan mengembangkan potensi desa.

"Nanti BUMDes kami akan berikan stimulus. BUMDes harus mampu menghidupkan ekonomi masyarakat," imbuhnya. Yang terakhir berkaitan dengan TPS 3R, bagi desa yang belum mendapat bantuan DAK secara fisik oleh pemerintah pusat, akan diarahkan dari kabupaten. Seluruh Desa wajib ada pengelolaan sampah mandiri. 

Dirut PT. Narapatih Inspiratama, Kidri Putra, menyampaikan Bimtek yang akan berlangsung selama tiga hari ini bertujuan guna mendukung aparat desa untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman sehingga dapat menjalankan tugasnya menjadi fasilitator yang efektif dalam pemerintahan masyarakat desa sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Dirut PT. PII (Persero) M. Wahid Sutopo menjelaskan, kegiatan ini merupakan program CSR tahap II dari program pelatihan, untuk perangkat desa dan BPD di wilayah Badung. Pihaknya juga sangat bersyukur dapat berpartisipasi dalam pembangunan di kabupaten badung.

"Sejumlah program sudah disiapkan yang pada intinya kami ingin turut membantu membangun kapasitas di tingkat desa dalam melaksanakan pemerintahan yang transformatif. Karena kinerja dari pemerintahan desa sangat berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.

Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Dr. Paudah, M.Si menyambut baik kegiatan pengembangan kompetensi bagi aparat desa ini.

"Sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan, desa membutuhkan kapasitas yang tepat untuk dapat mengelola mulai dari kewenangan yang diberikan, anggaran yang disediakan dengan harapan kewenangan dan anggaran dapat dikelola dengan baik untuk menghasilkan pelayanan publik di desa," harapnya.

Bimtek tersebut juga diikuti oleh Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Kemendesa, PDTT, M. Fachri, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendesa PDTT, Nugroho Sutijo Nagoro, Analis Data dan Informasi Kemendagri Dr. Conrita Ermanto, Narasumber bidang Pengadaan Barang dan Jasa Rita Berlis, Kadis PMD Badung Komang Budhi Argawa, para Camat, Perbekel, BPD dan Ketua Bumdes se-Badung. (RIS/PDN)

Baca juga: Sekda Sri Puryono: Pensiun Harus Tetap Berkarya