Survei IPS Sebut PDIP Masih Paling Unggul

Peneliti Senior IPS Alfin Sugianto menyebutkan,  posisi selanjutnya ditempati partai milik Prabowo Subianto, yaitu Gerindra. Partai berlambang Kepala Garuda ini tidak kalah moncernya dan menjadi satu-satunya pesaing terberat partai besutan Megawati Soekanoputri tersebut.

Ketika IPS menanyakan kepada responden, partai apakah yang akan dipilih seandainya Pemilu dilaksanakan saat ini, kata Alfin, sebanyak 22,3 persen mengaku akan memilih PDIP. Kemudian sebanyak 17,8 persen menyatakan akan memilih Partai Gerindra. Diikuti Partai Golkar (10,9 persen) dan Partai Demokrat (10,8 persen).

Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing dipilih oleh 6,8 persen dan 6,7 persen. Sedangkan Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing memperoleh elektabilitas kurang dari 4 persen.

“Salah satu faktor paling signifikan mengapa sebuah partai politik dipilih oleh responden adalah kepedulian partai terhadap persoalan riil yang dihadapi masyarakat,” Alfin saat merilis  hasil survei secara daring, Rabu (10/8).

Dalam hal ini mengapa PDIP dan Partai Gerindra menjadi partai yang memiliki elektabilitas terbaik sebagai calon pemenang.

"Hasil survei IPS menegaskan bahwa 20,1 persen publik mempersepsikan PDIP sebagai partai yang paling peduli pada masalah riil masyarakat dan 16,4 persen menyebut Partai Gerindra," jelasnya.

Untuk diketahui, survei IPS dilaksanakan dari tanggal 1-8 Agustus 2022 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih atau seluruh penduduk Indonesia yang telah memiliki hak pilih di Pemilu 2024.

Jumlah sampel sebesar 1.220 responden, diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak bertingkat (multistage random sampling). Margin of error +/- 2.8 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner. (ris/sut)

Baca juga: Pemerintah Diminta Definisikan Ulang Kata ‘Tingkat Kemiskinan’