Kereta Cepat Persingkat Jakarta – Surabaya jadi 4 Jam
|
05 November 2022 | 17:35:00 WITA
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Pemerintah berencana tak hanya membangun proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, namun dilanjutkan juga dengan pembangunan Jakarta-Surabaya. Keteragnan itu disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Jumat (4/11) di Jakarta. Budi Sumadi mengatakan bahwa perjalanan Jakarta – Surabaya dengan kereta cepat dapat mempersingkat waktu tempuh menjadi 4 jam. Pembangunan kereta cepat ini diproyeksi akan melewati sejumlah kota. Mulai dari Jakarta – Karawang - Bandung - Kertajati - Purwokerto - Yogyakarta - Solo - Madiun - Surabaya. "Rencananya kereta cepat ini nantinya akan dihubungkan dengan sejumlah simpul transportasi. Misalnya dengan Bandara Kertajati, yang diproyeksikan jika Tol Cisumdawu telah selesai maka Bandara Kertajati akan semakin ramai," kata Budi Sumadi. Ia pun berharap dengan adanya kereta cepat akan dapat menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di sejumlah daerah yang dilalui. Sebab, lanjut dia, pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya selesai ketika membangun fisiknya, tetapi juga harus memastikannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Sehingga yang sudah dibangun tidak sia-sia begitu saja,” ucapnya. Namun pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Surabaya ini merupakan rencana jangka panjang. Pendanaannya diupayakan melalui skema pendanaan kreatif non-APBN. "Seperti halnya pembangunan angkutan massal MRT, yang pembangunannya jangka panjang dan bertahap. MRT sudah diinisiasi sejak 1985, namun dimulai konstruksi pembangunannya akhir 2013. Butuh waktu 28 tahun lebih mewujudkannya. Begitu juga Kereta Cepat tentu membutuhkan jangka waktu panjang," ujarnya. Sebagai tahap awal, pemerintah berencana melakukan studi melibatkan lembaga keuangan dunia. Seperti, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Japan International Cooperation Agency (JICA), dan konsultan lainnya dari mancanegara. "Di tengah keterbatasan kemampuan APBN, kami harus mencari alternatif melalui pendanaan kreatif. Sehingga tidak mengganggu APBN yang diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendasar," kata Budi Sumadi. (ris/sut)
