Search

Home / Pemerintahan

MenPAN RB Harus Tindak 120 Instansi Tak Serius Mendata Non-ASN

Editor   |    22 November 2022    |   16:33:00 WITA

MenPAN RB Harus Tindak 120 Instansi Tak Serius Mendata Non-ASN
Pendataan non-ASN (foto/bkn)

JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) diminta harus menindak tegas terhadap 120 instansi yang belum atau tidak mengirimkan kembali Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam Rapat Kerja Komisi II dengan MenPAN-RB dan Kepala BKN, Senin, (21/11) di Jakarta.

Menurutnya, sikap ratusan instansi tersebut menunjukkan ketidak seriusan dalam mendukung langkah pemerintah dalam program Pendataan terhadap pegawai non-ASN di Indonesia.

Diketahui, kewajiban untuk mengirimkan kembali SPTJM itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/1917/M/SM/01/00/2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Ada 120 instansi pemerintah daerah dan pusat sampai dengan saat ini tidak atau belum (mengirimkan kembali). Ini pemerintah saja tidak memperhatikan, tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, dalam melakukan pendaataan yang ingin dilakukan oleh MenPAN-RB. Ini kan sesuatu yang memiriskan,” kata Guspardi.

Politisi Fraksi PAN ini bahkan meminta Menteri PAN-RB Azwar Anas menghadap presiden untuk mendapatkan dukungan terhadap program yang kini tengah dilakukan itu. Guspardi menilai Presiden Joko Widodo pun perlu memberikan tindakan yang tegas pada 120 intansi tersebut.

“Ini sangat luar biasa, ada 120 instansi, (dengan rincian) 12 institusi pusat, kemudian 108 di kabupaten kota dan provinsi (yang belum mengirimkan SPTJM). Ini naudzubillah, bagaimana kita bisa secara serius untuk melakukan ini, Saya sering saya katakan bahwa MenPAN-RB, BKN, dan kami ini (DPR) ini adalah jantungnya pemerintahan, jantungnya birokrasi, jantungnya aparatur. Tetapi institusi lain tidak berkehendak untuk secara sungguh-sungguh membantu kita ini,” tutupnya.

Diketahui, proses pendataan non-ASN telah dilaksanakan dan telah diumumkan mulai tanggal 1-22 Oktober 2022. Didapatkan hasil pendataan non-ASN pada instansi pusat maupun daerah pasca uji publik yaitu sebanyak 2.360.723 orang. (ris/sut)


Baca juga: Terbukti Gunakan Joki, BKN Akan Blokir NIK Pelamar CPNS