Search

Home / Hukum

Kecam Kekerasan Seksual Berujung Damai

Redaktur   |    20 Januari 2023    |   16:48:00 WITA

Kecam Kekerasan Seksual Berujung Damai
Ilustrasi kekerasan seksual (foto/thinkstockphotos)

SEBUAH fenomena memprihatinkan dalam upaya penyelesaian kasus kekerasaan seksual kembali terjadi di Tanah Air. Kali ini, kasus kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak gadis berusia 15 tahun di Brebes, Jawa Tengah, oleh enam pemuda menjadi perhatian serius berbagai pihak.

Bahkan mereka mengecam kejadian itu. Pasalnya, adanya keterlibatan oknum aparat desa dan beberapa pihak yang memediasi perdamaian dengan mengiming-imingi keluarga korban dengan sejumlah uang.

Salah seorang politisi nasional perempuan Eva Yuliana mengutuk keras peristiwa pemerkosaan tersebut. Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan tidak ada restorative justice bagi kasus pemerkosaan.

"Peristiwa ini sangat menyedihkan dan mengecewakan, di mana seharusnya pelaku diberikan sanksi yang tegas dari hukum, namun malah dibiarkan bebas dengan cara memediasi perdamaian. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat tidak dapat diterima dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Tidak ada restorative justice bagi kasus pemerkosaan," tegas Eva dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/1).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan, tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat merugikan korban, baik secara fisik maupun mental. Korban tidak hanya mengalami trauma berkepanjangan, namun juga merasa diabaikan dan tidak diakui.

Darurat Kekerasaan Seksual

Senada dengan Eva, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia  (KPAI) Dian Sasmita juga turut mengecam peristiwa itu. "Sangat memprihatinkan. Ini alarm peringatan kembali berbunyi, karena tidak kurang dari 5 kasus kekerasaan seksual sudah masuk ke desk pengaduan KPAI sejak awal Januari 2023," kata, Selasa (17/1) di Jakarta.  

Menurut dia, kasus kekerasan di Brebes menjadi ironi dalam upaya melindungi hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. Sebab kejahatan seksual terhadap anak diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan. "Padahal negara ini sudah memberlakukan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang secara ketat menjamin perlindungan bagi korban," tegasnya.

Dian bahkan menyebut, Indonesia sedang mengalami darurat kekerasan seksual terhadap anak. Karena anak yang seharusnya dapat dilindungi dari segala perbuatan kekerasan, justru kembali menjadi korban berulang.

KPAI sendiri kata dia, terus mengawal kasus kekerasan seksual di Brebes ini, dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Brebes dan Polda Jawa Tengah .

Hal tersebut, lanjut mantan aktivis perlindungan anak di Solo ini, untuk memastikan pemenuhan hak korban maupun mengawal proses hukum agar tetap berjalan walaupun kasus ini sebelumnya telah dilakukan damai antara pelaku dengan korban.

"Kami akan melakukan pemantauan proses hukum kasus ini agar korban mendapatkan haknya secara maksimal dan memperoleh rehabilitasi yang berkelanjutan untuk penyembuhan mental anak," ujarnya.

Tidak Boleh Proses Damai

Tak hanya Eva Yuliana dan Dian Sasmita yang menegaskan bahwa kasus kekerasaan seksual khususnya terhadap anak tidak boleh ada penyelesaian secara damai. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga pun juga berpendapat sama.

Menteri perempuan asal Bali ini mengaku prihatin atas penyelesian kasus pemerkosaan anak di Brebes ini diselesaikan secara dama dalam proses mediasi oleh oknum aparat desa dan LSM.

“Proses damai yang terjadi dalam kasus kekerasan seksual mencederai rasa keadilan korban. Tidak ada kasus kekerasan seksual yang boleh diselesaikan secara damai dan tidak diproses secara hokum, karena jelas bertentangan dengan undang-undang,” tegasnya, Kamis (19/1) di Jakarta.

Ia pun memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah menangkap terduga pelaku sehingga bisa diproses secara hokum.

Sementara itu, Dian meminta agar kasus di Brebes ini harus diproses secara serius dan berkeadilan pada korban. Bahkan ia meminta agar pelaku dijerat dengan pidana kekerasan seksual, dengan jeratan Pasal 76D Jo 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

Sedangkan menurut Eva, tindakan yang dilakukan aparat desa dan beberapa pihak yang memediasi perdamaian antara pelaku dan korban dengan mengiming-imingi keluarga korban dengan sejumlah uang, sangat tidak dapat diterima.

"Sebagai anggota DPR RI dan seorang ibu, saya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oknum aparat desa dan beberapa pihak yang justru memperparah kondisi korban dan tidak menegakkan hukum," ujarnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah V ini kemudian mendesak aparat kepolisian, khususnya Kapolres Brebes untuk segera mengusut kasus itu dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Hal tersebut untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

"Kami tidak akan bersikap diam dan akan memantau perkembangan kasus itu, serta akan memastikan bahwa hukum yang berlaku ditegakkan dengan baik dan adil," tegasnya.

Eva juga berharap agar kasus rudapaksa tersebut dapat segera dituntaskan dan pelaku dapat dijerat dengan hukum seadil-adilnya. "Kami juga berharap korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi trauma yang dialami," tutup Eva. (dev/sut)

 

 

 


Baca juga: Buronan Interpol Hong Kong, Jalani Sidang Permohonan Ekstradisi