Jelang Pilpres, Isu Reshuffle Kabinet Kembali Mencuat

Pasalnya isu reshuffle saat ini mencuat dan kian memanas karena bertepatan dengan peristiwa deklarasi Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat calon Presiden dalam Pemilu 2024.

Sebagaimana dipahami, Partai Nasdem merupakan koalisi dalam tubuh pemerintahan Jokowi. Hal itu tentunya memunculkan perseteruan hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem yang berujung munculnya isu reshuffle.

Pada jelang akhir tahun kemarin, kabar reshuffle kabinet mencuat dari pernyataan Jokowi. Kala itu, Jokowi melempar kode mungkin melakukan reshuffle kabinet.

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi saat itu di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12/2022).

Beberapa hari kemudian, Jokowi kembali memberikan bahasa tubuh soal reshuffle kabinet. Jokowi bahkan mengangguk kepada wartawan ketika ditanya soal rencana melakukan perombakan kabinetnya.

"Ya dengar," kata Jokowi ketika ditanya apakah mendengar pertanyaan wartawan soal reshuffle kabinet, Senin (26/12/2022).

Awal tahun 2023, Jokowi kemudian kembali buka suara soal kabar reshuffle. Soal reshuffle ini ditanyakan kembali ke Jokowi dalam kegiatannya meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

"Tunggu," kata Jokowi sambil tersenyum. Jokowi lantas langsung pergi meninggalkan lokasi.

Di sisii lain, salah satu partai politik (parpol) pendukung Jokowi, PPP mengaku mendapat informasi soal indikasi reshuffle kabinet menguat belakangan. PPP mengungkap pertemuan ketua umum partai dengan Jokowi.

"Iya bakal ada reshuffle lagi. Itu informasinya memang indikasinya cukup kuat. Siapa saja (menteri yang di-reshuffle) itu kita nggak tahu," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Selasa (24/1) di Jakarta.

Ia mengungkapkan dalam beberapa hari ini para ketua umum parpol juga bertemu dengan Jokowi. Menurutnya, bisa saja pembahasan soal reshuffle kabinet muncul dalam pertemuan tersebut.

"Kalau soal kabinet itu kan hak prerogatif presiden Jokowi. Tentu ketum partai itu diskusinya dengan presiden. Atau presiden mengajak diskusi masing-masing ketum partai. Dan beberapa kali dalam beberapa hari ketum-ketum partai bertemu presiden, toh. Ya bisa jadi dibahas juga di situ," kata dia.

pihaknya menilai bisa saja reshuffle terdekat yang nantinya dilakukan Jokowi juga bakal mengisi kursi wakil menteri (wamen) di sejumlah pos kementerian. Menurutnya, langkah ini tak jarang diambil Jokowi saat melakukan reshuffle kabinet.

"Ada beberapa kursi wamen memang lagi kosong. Tentu bisa saja nanti berbarengan dengan reshuffle itu. Kan biasanya kan begitu, ketika ada reshuffle menteri, sekaligus dengan perubahan komposisi di wakil menteri," kata dia.

Soal isu reshuffle kabinet juga dibenarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Bahkan partainya sebagai pengusung utama sudah memberi masukan kepada Jokowi terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle. Keputusan akhir reshuffle berada di tangan Jokowi.

"(Terkait reshuffle) berbagai pertimbangan sudah disampaikan oleh PDIP (ke Presiden Jokowi) yang berdasarkan tentu saja terhadap kinerja dan bagaimana dengan reshuffle itu bagaimana efektivitas pemerintahan di dalam sisa masa jabatan dapat betul-betul ditingkatkan," kata Hasto, Rabu (25/1) di Tanggerang Selatan.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Nuke Faridha Wardhani menyebut reshuffle kabinet merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi kapanpun mengingat hal ini merupakan hak istimewa presiden yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, ucapnya, isu reshuffle saat ini mencuat dan kian memanas karena bertepatan dengan peristiwa deklarasi Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat calon Presiden dalam Pemilu 2024.

“Reshuffle kabinet umumnya dilakukan karena mempertimbangkan performa atau kinerja para menteri dan berbagai faktor lainnya seperti kebutuhan dari kabinet itu sendiri dan aspirasi dari masyarakat. Memang itu bagian dari hak prerogatif presiden dan bisa dilakukan kapanpun. Namun, yang membuat isu reshuffle mencuat saat ini karena bertepatan dengan peristiwa deklarasi Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan,” terangnya, Rabu (24/1).

Lebih lanjut, Nuke menyebut saat ini sangat mungkin jika partai pendukung Jokowi di kabinet, yakni PDIP memiliki kepentingan politik sehingga menginginkan agar menteri Nasdem dalam pemerintahan segera diganti.

Namun, dosen Departemen Ilmu Politik Unair itu sangat menyayangkan jika hal ini terjadi, mengingat banyak pekerjaan akhir periode Jokowi yang lebih membutuhkan fokus untuk segera dituntaskan.

“Saya melihat beliau (Jokowi) pastinya ingin tetap fokus pada program strategis seperti IKN. Dalam menjalankannya, dibutuhkan kabinet yang lebih stabil dan tidak ingin terganggu dengan adanya persiapan Pemilu 2024,” jelas Nuke.

Gesekan PDIP dan Nasdem

Adapun partai Nasdem, lanjutnya, juga tetap berada di kabinet sebagai tanggung jawab moral untuk menuntaskan program-program pemerintahan Joko Widodo. Meskipun, sambungnya, gesekan kepentingan antara PDIP dan Partai Nasdem bisa saja membuat situasi yang tidak mudah juga berada di internal Partai Nasdem.

“Posisi Nasdem saya rasa saat ini sulit berada di kabinet, tapi lagi-lagi mengenai tanggung jawab moral dalam artian ketika mereka sudah mengambil langkah itu (mengusung Anies, red) ini bagian dari risiko yang mereka dapatkan, ya ada perseteruan dengan PDIP ya mau tidak mau (harus, red) tetap dijalankan,” ujarnya. (rik/sut)

Baca juga: Pemerintah Diminta Definisikan Ulang Kata ‘Tingkat Kemiskinan’