Search

Home / Ekonomi dan Bisnis

Praktek Pemalsuan Merek, Pelanggan Blue Bird Sangat Dirugikan

Editor   |    08 Juli 2019    |   00:08:31 WITA

Praktek Pemalsuan Merek, Pelanggan Blue Bird Sangat Dirugikan
Sosialisaau merek Blue Bird yang sah di media massa. (ist)

DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Kasus pemalsuan merek mulai menjadikan perhatian masyarakat, karena selaku konsumen dipastikan sangat dirugikan dari kasus tersebut. Salah satunya, pemalsuan merek dan logo Blue Bird Group, mulai dirasakan dampaknya sangat merusak citra salah satu perusahaan taksi terbesar di Nusantara, karena pelanggannya terus mengadu, karena merasa sangat dirugikan. Karena itulah, baru-baru ini, Blue Bird memasang pengumuman Peringatan Penyalahgunaan Merek Terdaftar di media massa. Apalagi selama ini, pemalsuan atau penyalahgunaan merek terdaftar ternyata belum mendapat perhatian maksimal maupun tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Terbukti, pelanggaran hukum pemalsuan merek berkenaan dengan banyaknya praktek pemalsuan merek di lapangan makin marak. Padahal, merek dagang Blue Bird Group, seperti di Bali banyak yang ditiru oleh oknum driver atau perusahaan angkutan lainnya, bahkan tanda pengenal pun dibuat seidentik mungkin, sehingga mengelabuhi pelanggannya. Untuk memberi efek jera salah satu pelakunya yang diduga memalsukan ID pengenal driver Blue Bird Group sudah ditetapkan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar. "Itu dugaan perbuatan pidana, jika terbukti harus dihukum sesuai pasal yang menjeratnya. Itu perbuatan dugaan tindak pidana," ujar Putu Armaya, SH selaku Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Provinsi Bali, Senin (8/7).

Padahal menurut Armaya yang juga berprofesi sebagai lawyer itu, pemalsuan atau penyalahgunaan merek terdaftar itu secara langsung dirugikan adalah pemegang merek itu sendiri. Karena selain konsumen atau pelanggannya Blue Bird yang tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya, juga dari perusahaan taksi itu sendiri akan dirugikan secara langsung. Termasuk kasus pemalsuan atau penyalahgunaan pemakaian identitas palsu dari pemegang merek tersebut juga akan diancam hukuman pidana. "Yang dirugikan secara langsung adalah perusahaan PT Blue Bird-nya. Dugaan pemalsuan identitas ya jelas terancam pidana. Itu pidana, kerugian konsumen jika pelayanan taksi yang bersangkutan tidak baik banyak keluhan dan lainnya jelas konsumen rugi. Lagian itu perorangan," tandasnya.

Sementara itu, jika dari sisi perlindungan konsumen menyoroti dari pelayanan angkutan yang dipakai tersebut menerima banyak keluhan pelanggan, sehingga pelayanannya kuranv baik dan menerima banyak keluhan. "Kalau persepektif perlindungan konsumen jika taksi yang bersangkutan banyak keluhan, pengadian dan pelayanan kurang baik, bisa dikategorikan melanggar hak-hak konsumen. Jka itu pemalsuan itu sudah masuk tindak pidana. Ini kasus yang disidangkan di PN Denpasar unsur pidananya. Kalau masalah perlindungan konsumen, ya jelas harus ada yang dirugikan, ada keluhan, pelaku usaha siapa? Angkasa Pura juga bisa kena, jika tanpa pengawasan," bebernya.

Kalau ditarik ke masalah perlindungan konsumen, ada konsumen yang dirugikan, dan pelaku usaha itu bisa driver, Angkasa Pura dan lainnya. "Jika merugikan dari tarif yang mahal tanpa ada informasi yang baik-baik, jelas dan jujur jelas melanggar konsumen. Namun kasus di atas itu lebih ke tindak pidana," paparnya lagi. Seperti diketahui Pengamat dan Praktisi Hukum, I Kadek Agus Mulyawan, SH.MH juga mengakui selama ini, pelanggaran merek di Bali belum maksimal mendapat banyak perhatian para penegak hukum. Tentunya masyarakat perlu diedukasi, terutama dari sisi kajian hukum akibat pelanggaran merek yang dilakukan beberapa subyek hukum baik perorangan maupun perusahaan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan lebih, sedangkan mereknya dapat tercemar.

"Perbuatan  pihak  lain yang  menggunakan  Merek  yang  sama  pada keseluruhannya  atau  pada  pokoknya  dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lainnya untuk  barang dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  menurut  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan termasuk  jenis  pelanggaran. Hukumannya diancam 5 tahun  dan apabila mengakibatkan gangguan kesehatan dan kematian ancaman 10 tahun, dan jika orang lain yang tertipu akibat merek yang tidak sana korban bisa melaporkan pasal penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara," tegasnya. (ISU/PDN)