Search

Home / Pendidikan

Menristekdikti Sebut Presiden Setuju Penggunaan Rektor Asing

Editor   |    19 Agustus 2019    |   20:23:06 WITA

Menristekdikti Sebut Presiden Setuju Penggunaan Rektor Asing
Mohamad Nasir

JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan bahwa pada prinsipnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju terhadap wacana penggunaan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.

“Pada prinsipnya beliau setuju tapi regulasi-regulasinya  diminta ditata ulang kembali, jangan sampai kita benturan dengan undang-undang dan peraturan,” kata M. Nasir menjawab wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Diaspora, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8) siang.

Karena itu, lanjut Menristekdikt, pihaknya kini sedang menata regulasi dimaksud. Karena ada 16 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus diperbaiki.

Kalau hanya Peraturan Menteri (Permen), Menristekdikti mengaku mudah, dirinya bisa langsung mengubah. Pasalnya, ini menyangkut PP.

“Nanti negeri (PTN) kami akan tata ulang peraturan pemerintah. Ada 16 peraturan pemerintah lho, Ini saya minta untuk frezze menjadi …..peraturan yaitu bagaimana  memasukan dalam seleksi itu tidak hanya dari dalam negeri, tidak hanya dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), bisa dari nonPNS, bisa orang asing yang punya reputasi yang baik, reputable. Punya network,” terang M. Nasir.

Yang punya network, punya pengalaman research, pengalaman memimpin perguruan tinggi dan reputasi yang mengangkat dari perguruan tinggi yang biasa menjadi 200 besar dunia, itu yang menurut Menristekdikti Mohamad Nasir menjadi sangat penting.

Ia merujuk pengalaman Nanyang University, Singapura yang berdiri tahun 1991, namun kini masuk ranking 12 besar dunia. Demikian pula Arab saudi, dari ranking 800, kini masuk peringkat 189 dunia. Sebab menurut dia, memiliki tenaga pengajar asing yang cukup besar, bahkan hingga berjumlah 40 persen.

“Kita masih sangat jauh dan kita masih sangat alergi kalau mendengar asing padahal itu hal biasa dari dunia pendidikan tinggi. Harus berkolaborasi,” ujar Menristekdikti.

Mengenai kemungkinan mencobanya lebih dahulu di perguruan tinggi swasta, Menristekdikti mengaku akan mencobanya, karena swasta regulasinya tidak terlalu ketat seperti di negeri. Sebab swasta tergantung kepada yayasan danrektor. Hal tu lebih mudah dilaksanakan.

“Itu silakan perguruan tinggi swasta. Nanti, saya akan dorong mereka swasta, yang bisa masuk dulu,” ucap Mohammad Nasir seraya menambahkan akan diuji coba terlebih dahulu.

“Kita membuka diri. Kita tidak boleh alergi dalam hal ini, kita mencoba supaya perguruan tinggi kita menjadi perguruan tinggi yang berkualitas,” pungkasnya. (COK/PDN)