Regulasi BPJS WNA di Bali Mendesak Ditata Ulang

Penegasan ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IX ke Bali, Senin (14/4/2025) di Denpasar.

Tutik mengungkapkan banyaknya aspirasi dari tenaga medis dan masyarakat Bali terkait isu ini. Ia menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) yang memungkinkan WNA menjadi peserta BPJS Kesehatan perlu dikaji ulang, terutama soal pengawasan dan batasan.

"Kita tahu bahwa orang asing bisa menerima BPJS Kesehatan itu memang ada Perpres-nya. Tapi sekarang Perpres itu seharusnya ada barrier-nya dong," ujarnya.

Politisi Fraksi Demokrat ini menilai sebagian besar WNA di Bali tidak berkontribusi pajak, sementara banyak warga lokal belum terkaver Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Ia menyoroti ketimpangan yang dirasakan, di mana WNA dinilai kerap menikmati fasilitas tanpa mengikuti aturan dengan tertib, bahkan bersikap tidak menghormati tenaga kesehatan.

"Saya dapat laporan ada orang asing yang pergi ke tempat WTS, lalu terinfeksi penyakit tertentu, kemudian marah-marah ke dokter karena pengobatannya tidak ditanggung BPJS," ungkap Tutik. Ia membandingkan dengan kepatuhan warga negara Indonesia terhadap aturan di negara lain.

Legislator Dapil Bali ini meminta aparat dan instansi terkait lebih tegas menangani masalah ini. Ia mengingatkan bahwa aturan harus memprioritaskan kepentingan masyarakat Indonesia.

"Semua aturan itu bagus, tapi tolong ada batasannya. Jangan sampai kita lengah," pungkasnya, menyoroti potensi WNA mengambil porsi ekonomi masyarakat Bali. (isu/suteja)

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Tangani Kasus Diabetes Anak