Search

Home / Aktual / Pemerintahan

Sosialisasi Percepatan Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov Bali

   |    03 Desember 2019    |   19:04:49 WITA

Sosialisasi Percepatan Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov Bali
Sosialisasi Percepatan Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov Bali yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi, Wiswa Sabha Utama, Selasa (03/12). (Foto: Istimewa)

DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Dinas Kominfos Provinsi Bali mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi mengisi materi SPBE dan KIP dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov Bali yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi bertempat di Wiswa Sabha Utama, Selasa (03/12).

Kegiatan sosialisasi yang diadakan selama 2 (dua) hari sejak Senin Tanggal 02 Desember 2019 dan dibuka oleh Kepala Biro Organisasi Setda Prov Bali adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk percepatan penerapan RB di lingkungan Pemprov Bali. 

Hadir sebagai narasumber adalah dari Biro Organisasi terkait Standar Pelayanan dan Evaluasi Kelembagaan. Narasumber Diskominfos sendiri diwakili oleh I Putu Sundika Kasi Pengembangan Sistem Elektronik Bidang Tata Kelola Pemerintahan Elektronik.

Dalam kesempatan ini Sundika mengambil point penting tentang implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu konsep integrasi dan keamanan. Penerapan sertifikat elektronik pada Tanda Tangan Elektronik (TTE) menjadi fokus mengingat saat ini Pemprov Bali sedang persiapan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk penerapan TTE pada berbagai sistem elektronik pelayanan publik. 

Dalam kegiatan sosialisasi ini juga ditunjukkan secara detail contoh penerapan TTE dan bagaimana cara melakukan pengecekan sertifikatnya.

Selain materi SPBE, Diskominfos juga membahas sedikit tentang konsep Keterbukaan Informasi Publik (KIP). KIP dan SPBE secara konsep bertujuan sama yaitu menciptakan transparansi di tata kelola pemerintahan. 

Peserta sosialisasi yaitu para Sekretaris yang sekaligus menjadi PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) di lingkup Pemprov Bali diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk memastikan KIP di Pemprov Bali berjalan secara optimal. (ISU/PDN)


Baca juga: Sekda Sri Puryono: Pensiun Harus Tetap Berkarya