Search

Home / Aktual / Politik

Sikapi Penonaktifan Penerima PBI, DPRD Bali Gelar Rapat

   |    16 Januari 2020    |   18:27:21 WITA

Sikapi Penonaktifan Penerima PBI, DPRD Bali Gelar Rapat
Rapat Komisi IV DPRD Bali dengan Dinas Kesehaatan (Dinkes) Provinsi Bali dan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bali di Ruang Bapemperda Lantai II, Kamis (16/01). (Foto: Istimewa)

DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Sikapi informasi banyaknya masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari Pusat dinonaktifkan, Komisi IV DPRD Bali yang membidangi kesehatan menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Kesehaatan (Dinkes) Provinsi Bali dan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bali di Ruang Bapemperda Lantai II, Kamis (16/01).

Dari hasil Raker tersebut, diketahui bahwa banyak masyarakat yang dinonaktifkan. Penyebabnya yakni kesalahan data dari Dinsos Kabupaten/kota yang tidak valid.

“Persoalan penonaktifan ini dampak dari data kabupaten/kota yang tidak valid, muncul lah penonaktifan. Sehingga banyak yang dicoret-coret oleh pusat,” jelas Ketua Komisi IV DPRD I Gusti Putu Budiarta usai Raker.

Komisi IV akhirnya meminta kepada Dinsos untuk kembali melakukan pendataan secara benar dan valid. Nantinya, akan dilaporkan kepada Pusat tepat sasaran.

Terkait anggaran, Budiarta menyebut bahwa angkanya sudah final. Secara umum, dari total anggaran sebanyak Rp. 900 Milyar. Dengan adanya PBI dari Pusat, jumlahnya menjadi Rp. 600 Milyar. Dengan demikian, dilakukan sharing dana antara Provinsi dan 9 kabupaten/kota.

Provinsi dengan naiknya iuran menggelontorkan dana Rp. 300 Milyar. Akan tetapi, dengan adanya penonaktivan dan jumlah prosentasi penduduk miskin di Bali sebanyak 3,6 persen, dianggarkan sebesar Rp. 165 Milyar.

Sedangkan saat ini yang dicover oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota sebanyak 1,5 juta penduduk di Bali atau sebesar 35 persen.

“Jadi Pemprov Bali tidak lagi menggelontorkan dana tambahan. Yang sudah tertanggung PBI itu sudah 35 persen masyarakat Bali itu. Artinya Pemprov Bali tak perlu lagi menggelontorkan dana lebih dari Rp. 165 Milyar tadi,” akunya.

Lebih lanjut, Budiarta menyebut dengan adanya penonaktivan itu, anggaran akan tetap seperti tahun sebelumnya. Hanya saja jumlahnya PBI-nya yang menurun. Disamping itu, adanya kenaikan iuran. (RYN/PDN)


Baca juga: Bambang Soesatyo: Puluhan Juta Data WNI Disimpan Asing