Search

Home / Aktual / Politik

Pilkada Serentak Dipastikan Tetap Terlaksana Sesuai Jadwal

   |    17 Maret 2020    |   22:10:10 WITA

Pilkada Serentak Dipastikan Tetap Terlaksana Sesuai Jadwal
Mahfud MD

JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan Pilkada Serentak pada September 2020 tetap terlaksana sesuai jadwal dan rencana. Tak terhambat dengan adanya wabah virus Corona (Covid-19).

“Jadi tidak perlu mengembangkan spekulasi akan ada penundaan Pilkada Serentak. Apakah itu di sebagian wilayah Indonesia apalagi di seluruh wilayah Indonesia, tidak ada rencana perubahan itu," tegas Mahfud MD memberi keterangan pers melalui video conference di kantor Polhukam, Jakarta, Selasa (17/3).

Terkait antisipasi kemungkinan potensi rusuh di daerah bila terjadi kelangkaan atau kesalahan kebijakan kepala daerah, Menko Polhukam mengatakan sekarang ini sudah ada Satgas untuk menangani masalah Corona yang dipimpin oleh Kepala BNPB. Satgas menurutnya diberi wewenang melakukan koordinasi dengan daerah-daerah.

Kemudian, di dalam keputusan pemerintah dan juga di dalam undang-undang, menurut Menko Polhukam, sudah menyebutkan bahwa daerah sebelum membuat kebijakan khusus terkait dengan penanganan Covid-19 ini supaya berkonsultasi dengan Satgas Pusat agar ada koordinasi.

“Pemerintah sudah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bahan-bahan pokok. Itu semuanya sudah dikerahkan dengan segala daya. Jadi kalau ada istilah Refocusing dan Realocating anggaran APBN dan APBD untuk memusatkan perhatian dalam rangka penyelamatan rakyat dari serangan Corona ini. Maka itu artinya dari segala bidang,” ujar Menko Polhukam.

Artinya, lanjut Menko Polhukam, semua bidang itu harus memfokuskan diri ke sana, anggaran dialokasikan ke sana, bukan hanya mengobati penyakitnya, tapi juga membuat pengamanan pengamanan sosial politiknya.

”Lebih-lebih ekonominya, dan terlebih lagi kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak perlu ada kelangkaan karena kesalahan kebijakan dari pemerintah daerah atau unit pemerintah tertentu, semuanya harus kompak,” kata Menko Polhukam di akhir keterangannya. (COK/PDN)


Baca juga: Bambang Soesatyo: Puluhan Juta Data WNI Disimpan Asing