Dua Pilar Pemerintah Tangani Kemiskinan di Indonesia
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Kementerian Sosial (Kemenso) akan mempercepat penanganan kemiskinan melalui dua pilar utama yakni meningkatkan pendapatan, serta mengurangi pengeluaran.
Dalam keterangan yang diperoleh Rabu (22/9), Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan, peningkatan pendapatan dilakukan dengan menghidupkan “mesin kedua” perekonomian.
“Untuk menghidupkan 'mesin kedua' bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Dengan demikian, dalam keluarga tersebut pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif,” kata Mensos Risma.
Menurut Mensos Risma, pemerintah juga fokus pada program untuk menekan pengeluaran keluarga miskin dan rentan, seperti pengeluaran sehari-hari yang menyangkut kebutuhan sandang, pangan dan papan.
“Di sini pemerintah mengurangi beban ekonomi melalui keberpihakan penerapan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok (sembako) dan kesehatan serta pendidikan,” kata Mensos Risma .
Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan, Kemensos menghubungkan penerima manfaat yakni pemulung, gelandangan dan pengemis dengan dunia kerja, melalui peningkatan kewirausahaan sosial.
"Untuk mengurangi biaya sekolah serta perawatan kesehatan ibu hamil dan balita, Kemensos mengintervensi keluarga miskin dengan Program Keluarga Harapan (PKH)," ujarnya.
Di samping PKH, kata mensos, Program Bantuan Sosial Tunai (BST) juga untuk meningkatkan daya beli penerima manfaat.
Kedua bansos memberikan bantuan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sementara itu, Program Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
Menurutnya, dua strategi tersebut disusun dengan latar belakang pemikiran bahwa kebijakan percepatan penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan tanpa titik akhir.
Dia menyatakan untuk mencapai target, Kemensos perlu menyiapkan daya ungkit program (laverage).
“Kalau dia sehat dan mampu secara fisik, maka bisa diberikan akses kepada dunia kerja maupun dengan meningkatkan kemampuan vokasional atau kejuruan,” kata mensos.
Mensos Risma menambahkan, pihaknya telah mendirikan Sentra Kreasi Atensi (SKA) yang sudah berdiri di delapan balai milik Kemensos.
SKA merupakan tempat bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mendapatkan pelatihan.
Mereka diberi kesempatan untuk memasarkan produk hasil kreasinya untuk mendirikan dan mengelola usaha seperti kafe, laundry, tata rias, salon, warung, usaha kuliner dan galeri jahit.
Selain itu, Mensos Risma menyampaikan terobosan dalam meningkatkan akurasi data, salah satunya dengan menambahkan fitur “usul” dan “sanggah” pada Aplikasi Cek Bansos.
Menurutnya, aktivasi dua fitur tersebut adalah solusi dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat ( exclusion error ), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).
“Ini juga merupakan upaya untuk terus mendorong ketepatan penyaluran bantuan sosial,” tegasnya.
Langkah ini untuk memberikan transparansi, khususnya kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan dengan mengakses fitur “usul” atau memberikan informasi bila mengetahui seseorang tidak layak namun mendapatkan bansos dengan mengakses fitur “sanggah”.
Sementara itu, Mirati Dewaningsih dari Maluku menyampaikan adanya sejumlah 99.000 KPM belum cair bantuannya.
Pernyataan Mirati langsung disambut Mensos Risma dengan kesanggupan untuk langsung merencanakan hadir di Maluku.
“Saya akan langsung ke sana. Karena besar sekali jumlahnya,” kata Mensos Risma .
Respon cepat Mensos Risma membuat Mirati langsung mengacungkan jempol.
“Oh ibu berkenan hadir langsung ke Maluku. Mudah-mudah saya berkesempatan mendampingi ibu,” kata Mirati. (COK/RIS/PDN)
