Jokowi Hingga Tokoh Masyarakat, Dukung Alokasi APBN untuk Desa Adat

DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Wacana penguatan desa adat di Bali melalui alokasi dana APBN yang digulirkan Gubernur Wayan Koster meraih dukungan dan respon positif dari berbagai pihak. Tak tanggung-tanggung, respon positif diberikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo.

Menkeu Sri Mulyani belum lama ini saat berkunjung ke Bali menyatakan sangat mendukung agar desa adat di Bali mendapatkan alokasi anggaran melalui APBN.

Bahkan Sri Mulyani menyebut siap membahas lebih lanjut inisiatif untuk memberikan alokasi anggaran APBN bagi desa adat di Bali.

“Kalau saya mendukung, bahkan mendukung 1000 persen untuk itu. Saya memahami, dan mengingat pentingnya keberadaan desa adat terutama Bali dalam menjaga kelestarian. Saya bersama Pak Gubernur untuk yang satu itu. Tinggal sekarang caranya bagaimana,” ujar Sri Mulyani di hadapan bendesa adat se-Bali dalam acara bertajuk Tatap Muka Menteri Keuangan Bersama Bendesa Adat se-Bali di Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar Kamis (14/3) lalu.

Hanya saja, Sri Mulyani mengungkapkan ada tata cara yang harus dipenuhi, agar alokasi anggaran untuk desa adat secara regulasi hukum bisa berjalan. Dalam UU Desa sendiri disebutkan, yang disebut desa dan mendapatkan alokasi anggaran dari APBN adalah desa administratif yang diakui oleh Kementrian Dalam Negeri, yang secara historis berbeda dengan desa adat.

Sementara dukungan Presiden Jokowi disampaikan saat acara tatap muka dengan tokoh agama dan adat di Bali yang berlangsung di Panggung Terbuka Ardha Candra, Art Center, Jumat (22/3) lalu.

Munculnta respon positif dari Presiden Jokowi itu setelah mendengarkan pemaparan Bendesa Adat Desa Mundeh Kauh, Nyoman Gede Arsa bahwa desa adat merupakan benteng budaya Bali. Untuk itu ia berharap desa adat memperileh bantuan dari APBN.

"Ya, ya, saya setuju," tegas Presiden Jokowi menjawab permintaan Gede Arsa yang dalam kesempatan pula didaulat naik ke podium oleh Presiden Jokowi secara langsung.

Sedangkan Gubernur Koster saat mendampingi Menkeu Sri Mulyani dalam acara tatap muka dengan bendesa se-Bali kala itu menguraikan bagaimana pentingnya peran desa adat sebagai warisan dari leluhur dalam menjaga adat istiadat, tradisi dan budaya di Bali selama berabad-abad.

“Desa adat ini terbentuk dari proses sosiologis oleh masyarakat, jadi bukan dibentuk oleh negara tapi oleh masyarakat adat. Jadi sangat otonom dan terpelihara dengan baik. Bali tidak punya emas, perak, batubara, tembaga atau gas tapi Bali punya adat istiadat dan budaya yang kaya dan unik. Kalau diberdayakan secara ekonomi tidak akan habis-habisnya, dan desa adat punya peranan paling penting untuk menjaganya," jelas Koster.

“Bali punya faktor lain yang membedakan dengan daerah lain yang disebut faktor niskala, yang membawa aura yang kuat. Itulah yang dijaga oleh para bendesa adat ini. Sayangnya para bendesa ini banyak yang tidak mendapatkan apa-apa, murni pengabdian dibandingkan tugasnya yang luar biasa. Ini yang saya upayakan agar benar-benar berdaya di Bali,” imbuhnya.   
Secara terpisah, Bendesa Adat Penida Kaja, Tembuku, Kabupaten Bangli I Wayan Sugita menanggapi wacana penguatan desa adat yang diperjuangkan oleh Gubernur Koster sangatlah luar biasa.

Sebagai pelaku adat, pihaknya mengaku mendukung secara penuh upaya pemerintah provinsi agar keberadaan desa adat di Bali eksistensinya diakui secara nasional.

“Kalau saya pribadi mewaliki krama desa tentunya sangat mengapresiasi jika ada bantuan alokasi anggaran bagi desa adat. Apalagi bagi desa adat yang tidak punya destinasi wisata. Satu hal karena upacara keagamaan yang cukup banyak, sehingga jika ada tambahan bantuan tentunya akan lebih meringankan masyarakat. Namun tentu saja tanpa mengurangi keikhlasan kami di desa adat untuk ngayah seperti yang sudah selama ini terjaga turun-temurun,” tutur Sugita.
  
Sugita juga menekankan bahwa dirinya beserta prajuru desa lain serta segenap krama sejatinya sudah cukup bersyukur dengan bantuan yang diberikan pemerintah daerah berupa bansos ataupun bantuan Keuangan khusus (BKK).

“Manfaatnya amat dirasakan masyarakat. Tapi seperti yang dikatakan Pak Gubernur, prajuru desa punya peranan khusus untuk kehidupan sosial budaya serta adat seperti contohnya mengurus upacara kematian warga misalnya. Di mana kematian kan tidak kenal waktu, cakupannya berbeda dengan desa administrasi,” terangnya.

Diungkapkan Sugita pula, di tengah keterbatasan Desa Pekraman-nya juga mampu mengelola pasraman yang memberikan pendidikan kepada anak-anak desa setempat.

“Kita meminjam tempat di wantilan desa setempat dan tenaga pengajarnya diisi para penyuluh bahasa Bali, sepenuhnya secara sukarela alias ngayah,” ujar Sugita.

“Jika diberikan alokasi anggaran, alangkah baiknya. Tapi kita paham juga bahwa para pemimpin kita berpikirnya nasional. Jika Bali dapat, maka desa adat di daerah lain juga dapat,” lanjutnya.    

Ditemui di tempat terpisah, Kelian Adat Desa Pakraman Sukasada, Kabupaten Buleleng Ketut Sumidra juga mengapresiasi langkah untuk melakukan penguatan terhadap desa pekraman atau desa adat di Bali, terlebih bila nantinya bisa mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

“Sebagai prajuru di desa, saya sangat memperhatikan perhatian Bapak Gubernur dalam upaya penguatan desa adat di Bali terutama dari segi ekonominya. Selama ini kami di desa adat pembangunan dan penegelolaan kegiatan desa lebih banyak mengandalkan bansos dan andaikata bantuannya bisa ditingkatkan akan lebih baik,” kata Sumidra.

Ia mencontohkan, seperti program Smart City yang mengalokasikan bantuan wifi gratis dampaknya sangat dirasakan masyarakat terutama untuk anak-anak muda.

“Sekarang jika kita lihat di desa Sukasada, wantilan selalu ramai dengan berbagai kegiatan, seni budaya dan sekaligus mendapatkan akses informasi yang mudah. Kalau semakin banyak titik wifi-nya saya kira akan semakin baik untuk masyarakat kita,” ungkap Sumidra. (ISU/PDN)