Pelayanan Adminduk Disabilitas, Dari Masyarakat Minoritas Menjadi Prioritas
BADUNG, PODIUMNEWS.com – Pemerintah bertekad akan menjadi negara yang ramah terhadap disabilitas yang terlebih dahulu di mulai dari daerah melalui Pencanangan Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk Bagi Penyandang Disabilitas.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia saat melansir Pencanangan Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk Bagi Penyandang Disabilitas melalui pendataan, perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan untuk mewujudkan masyarakat inklusif di Provinsi Bali, Jumat (22/4) di SLB Negeri Badung.
“Jadi penyandang disabilitas bukan lagi sebagai masyarakat yang minoritas, tapi sudah jadi masyarakat yang prioritas. Dan kami juga berharap ke depannya masyarakat penyandang disabilitas atau keluarganya dapat mengisi ragam disabilitasnya dengan jujur, sehingga memudahkan kami untuk langkah berikutnya, seperti perekaman, penerbitan KTP, KIA. Sehingga administrasi kependudukan pun sudah ada di sistem pemerintah,” jelasnya.
Sementara Direktur Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan bahwa keterbatasan tidak akan menghambat siapapun untuk berkarya.
Hal ini kata dia, sesuai dengan tema Disabilitas Bisa dan Disabilitas Juara. “Kita sebagai pemerintah, organisasi dan sekolah SLB di Bali mari bersama-sama bergandengan tangan, bersatu, kita melayani saudara-saudara kita penyandang disabilitas di manapun berada," ajaknya.
Sedangkan, Kadis Dukcapil Badung AA Ngurah Arimbawa mengatakn, penyandang disabilitas atau mempunyai keluarga penyandang disabilitas bisa dilayani Adminduknya.
“Selama ini mereka tidak punya KTP, akta Kelahiran atau KK, otomatis mereka tidak bisa mengakses ke perbankkan, BPJS, dan pelayanan umum. Jadi dengan adanya Adminduk ini tidak ada lagi warga yang tidak mempunyai KK, akta kelahiran, maupun KTP sehingga mereka dapat menikmati pelayanan umum," ungkapnya. (Ricky)
