Indonesia Disebut Butuh Satu Juta Guru
JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyebut hingga tahun 2024 mendatang Indonesia membutuhkan satu juta guru. Kebutuhan satu juta guru itu menurutnya sesuai data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
“Kami (Komisi X DPR) meminta berapa sih kebutuhan guru dan tenaga kependidikan? Dan akhirnya menurut data dari Kemendikbud, kita membutuhkan guru sekitar satu juta,” kata Dede Yusuf dalam keterangan pers, Jumat (5/8).
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, mayoritas tenaga guru saat ini berstatus pegawai honorer. “Nah, satu juta ini, memang kalau kita jujur, hampir 70 persen guru atau tenaga pendidik itu adalah honorer. Mungkin hanya 30 persen PNS-nya,” jelas Dede.
Komisi X DPR RI, lanjut Dede, telah meminta kepada pemerintah agar memenuhi kebutuhan satu juta guru apapun caranya. “Kita berharap, tolong kebutuhan ini diisi apapun caranya dengan pegawai negara karena negara bertanggung jawab,” tegas Dede.
Permintaan Komisi X DPR RI itu telah direspon pemerintah dengan membuka formasi satu juta guru ASN, baik PNS maupun PPPK. “Maka dibuatlah skema satu juta slot. Jadi satu juta itu ASN yang disebut sebagai P3K. Karena ASN sekarang ada PNS dan PPPK,” kata Dede.
Dede menilai pemerintah telah membuat kemajuan dengan memberikan ruang kepada honorer untuk memenuhi kebutuhan satu juta guru ASN. Selama ini, kata Dede, pemerintah sulit membuka rekrutmen ASN dengan alasan beban negara akan semakin berat.
Pemerintah selalu mengatakan bahwa beban negara untuk membiayai gaji pegawai atau belanja pegawai cukup besar mencapai 60 persen tak terkecuali daerah.
“Di daerah juga mungkin belanja pegawai saja itu bisa mencapai 60-70 persen rata-rata, sehingga sisanya 40 persen itulah yang disebut sebagai belanja pembangunan,” jelas legislator Dapil Jawa Barat II tersebut.
Oleh karena itu, lanjut Dede, Komisi X DPR RI meminta kepada pemerintah agar membuat skala prioritas.
Dede berharap, kebutuhan satu juta guru ASN dapat terpenuhi melalui seleksi PPPK 2022 yang hingga kini belum ditetapkan jadwalnya. “Skala prioritas itu adalah kalau kita berbicara pemerintah mengatakan sumber daya manusia harus diutamakan, maka guru adalah bagian daripada yang harus diutamakan,” pungkasnya. (ris/sut)
