Hadi Tjahjanto Terima Keluhan Biaya Mahal PPAT
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengaku selama turun ke lapangan untuk mendengarkan masukan dari masyarakat, salah satunya terkait dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Menurutnya, masih terdapat keluhan yang disampaikan dari masyarakat terkait mahal dan tidak seragamnya biaya layanan PPAT serta lamanya proses pelayanan pertanahan.
"Pada kesempatan ini saya meminta agar adanya keseragaman biaya layanan PPAT kepada masyarakat. Saya minta agar rakyat tidak dipersulit dengan tingginya biaya layanan yang dibebankan," pinta Hadi Tjahjanto dalam siaran resminya, Jum`at (7/10).
Dikatakannya, Kementerian ATR/BPN bersama PPAT memiliki tugas meringankan rakyat untuk bisa memiliki Sertipikat Hak atas Tanah, tidak boleh mempersulit dan harus tahu betul apa yang dirasakan masyarakat.
"Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya juga meminta distribusi penempatan PPAT agar tersebar lebih merata di seluruh wilayah Republik Indonesia dan diberikan pembekalan yang benar-benar tepat bagaimana melayani masyarakat di daerah," lanjut Hadi Tjahjanto.
Tak hanya itu, pihaknya juga banyak mendapatkan laporan terkait keterlibatan oknum PPAT dalam mafia tanah.
Ia pun mengingatkan agar hal tersebut menjadi perhatian.
"Kita semua untuk rakyat, ingat. Bapak/Ibu, dari hasil yang saya dapatkan di lapangan ada lima oknum mafia tanah yang bermain. Pertama oknum BPN, kedua oknum pengacara, ketiga oknum PPAT, kalau ada yang ketahuan ingat janji saya pasti selesai. Keempat adalah oknum camat karena camat adalah PPAT sementara dan kelima oknum kepala desa," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Hadi Tjahjanto mengimbau kepada seluruh jajaran PPAT untuk memperkuat komitmen agar sama-sama dengan memberantas mafia tanah.
"Untuk itu, saya ucapkan banyak terima kasih. Yakinlah kalau kita membantu rakyat kita akan masuk surga," tutup Hadi Tjahjanto.
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa PPAT sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN memiliki peranan yang sangat penting.
Peran PPAT juga membantu menyosialisasikan program-program prioritas Kementerian ATR/BPN khususnya percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan termasuk pemberantasan mafia tanah.
"Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh PPAT dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang telah bekerja keras dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah pertanahan," ujarnya. (ris/sut)
