Serangkaian Rakorda, KMHDI Bali Gelar Seminar Kebangsaan
GIANYAR, PODIUMNEWS.com - Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Bali mengadakan seminar kebangsaan, dengan tema "Jantra Kalayana Ri Lango Mandala" yang merupakan serangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) ke-XII, yang berlangsung pada Jumat (16/12) di Gianyar.
Adapun pembicara yang mengisi seminar yakni, Wakil Ketua DPRD Gianyar Gusti Ngurah Anom Masta, Ketua KPU Gianyar I Putu Agus Tirta Suguna, serta Ketua FA (forum alumni)KMHDI Bali I Ketut Sae Tanju.
Ngurah Anom mengungkapkan, seminar kebangsaan merupakan hal penting, terutama dalam hal mengamalkan, memahami, dan menanamkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan dalam kehidupan bernegara.
Menurutnya empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika merupakan tonggak penyangga bangsa Indonesia.
“Menanamkan kebangsaan maka kita harus ikut serta dalam pembangunan kebudayaan, tradisi, pengembangan untuk tiap-tiap daerahnya,” jelas Ngurah Anom saat memaparkan materi.
Sementara itu, Ketua KPU Gianyar I Putu Agus Tirta Suguna mengatakan, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan akan lebih terasah ketika mengikuti organisasi.“
"Buat kita yang masih berkesempatan mari kita berorganisasi, temukan semua relasi dan pengembangan diri. Kita akan memiliki pemahaman lebih mengenai wawasan kebangsaan ketika kita berorganisasi, baik wawasan politik, ilmu ekonomi, budaya dan bangsa itu sendiri,” jelasnya.
Di sisi lain Ketua FA KMHDI I Ketut Sae Tanju menerangkan, berorganisasi penting untuk melatih mentalitas dan tanggung jawab. Selain itu berorganisasi juga memberikan manfaat yang besar, seperti melatih kemapuan komunikasi, diskusi, serta cara bernegosiasi.
“KMHDI menjadi wadah yang memegang teguh tiga komponen bangsa, Pancasila, UU 1945, Bhineka Tugal Ika. Kita akan dilatih dengan proses pengkaderan yang jelas punya visi-misi yang menjunjung kehinduan kita untuk mencapai umat Hindu yang semakin maju dan berkualitas," ujarnya.
Untuk menjadi agen perubahan maka hal ini wajib dilaksanakan. Berani bertanggung jawab, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bermartabat," imbuhnya. (adi/sut)
