Kebijakan Harus Berbasis Riset Bukan oleh Maunya Pejabat
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Segala kebijakan daerah yang dikeluarkan mesti berbasis penelitian atau riset, bukan oleh kemauan kepala daerah dan pejabat yang menangani.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra pada rapat koordinasi (Rakor) tentang Sinergitas Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Penguatan Peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, Rabu (12/4/2023) di Denpasar.
Untuk itu, Dewa Indara meminta BRIDA Bali membangun ekosistem riset yang dapat menunjang lahirnya berbagai inovasi kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah daerah.
“Sehingga ke depan tercipta ekosistem tentang riset di pemerintah daerah, maka dari itu kita perlu dorong dari sekarang,” ujarnya.
Dengan begitu, kata dia, akan menstimulasi percepatan pembangunan daerah. Karena sudah saatnya kebijakan pemerintah harus berdasarkan penelitian, bukan berasaskan kemauan kepala daerah atau pejabat yang menanganinya.
“Maka di sinilah pentingnya identifikasi, sehingga tugas Kepala BRIDA harus terus bangun ekosistem dan inovasi riset, tentang landasan kebijakan, lembaga, personalia, tata kelola hingga insentif dan disinsentif,” pintanya.
Sebab hasil riset ke depan harus mempunyai outcome yang mampu diimplementasikan serta sesuai dengan tema riset yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
“Jangan hanya jadikan bahan laporan yang kemudian tersimpan untuk diperiksa oleh Inspektorat. Tema riset harus sesuai dengan kebutuhan Pemda, mau bikin kebijakan apa? Harus berbasis riset,” tegasnya.
Setelah itu, BRIDA Provinsi Bali diharapkan dapat mengkolaborasikan antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan BRIDA kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala BRIDA Bali I Made Gunaja mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan rakor kali ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan dan strategi pemerintah pusat (BRIN dan BSKDN) dalam melaksanakan riset dan inovasi serta penguatan BRIDA.
“Ini untuk menyatukan langkah pengembangan riset dan inovasi dalam pemecahan masalah di daerah. Juga menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan konsep kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan kebijakan berbasis bukti,” jelasnya. (adhi/sut)
