BPK Berikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemprov Bali
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/ yang ke-10 kalinya. Atas capaian tersebut, DPRD Bali mengapresiasi kinerja Pemprov Bali. Hal itu disampaikan, Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama saat Rapat Paripurna ke-14, Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2023, Jumat (19/5). di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Renon Denpasar.
Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA dalam sambutannya mengatakan, BPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas capaian yang membanggakan ini. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali beserta jajarannya terhadap output dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD/ dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
“Selain itu, kami berharap pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan semakin bermakna apabila diikuti dengan peningkatan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Bali yang salah satunya dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali yang berada diatas rata-rata nasional,” ujarnya.
Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Bali , BPK masih 8 menemukan beberapa permasalahan yang patut mendapat perhatian antara lain, penganggaran dan realisasi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020, mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.
Selain itu, Belanja Jasa pada Sub kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat belum sepenuhnya sesuai ketentuan mengakibatkan pembayaran insentif Bandesa adat yang tumpang tindih membebani keuangan daerah pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota, serta terdapat risiko penyalahgunaan Dana Penguatan Desa Adat atas bukti pengeluaran yang kurang lengkap dan valid.
Kemudian, Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memadai mengakibatkan saldo Aset Tetap tidak informatif. Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan 26 rekomendasi perbaikan.
Pada kesempatan itu, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) yang berisi ringkasan atas seluruh hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2022 di wilayah Bali yang meliputi 10 LHP LKPD, 66 LHP DTT, dan tujuh LHP Kinerja serta memuat informasi hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi LHP BPK dan penyelesaian ganti kerugian daerah.
“Besar harapan kami, agar DPRD dan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislas,i dan pengawasan sehingga dapat mendorong perumusan kebijakan yang lebih akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui bersama, Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang turut disaksikan oleh Pemerintah Provinsi Bali, dengan opini seluruhnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan, pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang tak kalah pentingnya adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru”.
Ia berharap, Pemerintah Provinsi Bali dapat mempertahankan opini WTP atas pengelolaan keuangan daerah, yang telah diraih secara berturut-turut dari Tahun 2013. Tentunya opini WTP yang diraih saat ini lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. (adi/sut)
