LKPJ Gubernur Tahun 2022 Ditanggapi DPRD Bali
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Rapat Paripurna DPRD Bali ke-13 masa persidangan II Tahun 2023 digelar pada Selasa (2/5/2023) dengan agenda penyampaian keputusan dewan tentang rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubenur Bali tahun 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Bali. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Paripurna dihadiri oleh Gubernur Bali, Wayan Koster beserta para pimpinan OPD dilingkungan Pemprov Bali.
Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali 2022, Gede Kusuma Putra menyampaikan, dalam pembahasannya telah dilakukan diskusi dengan berbagai pihak.
“Untuk mengoptimalkan dan mempertajam penyampaian Pendapat Akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 ini, sebelumnya, Pimpinan dan Koordinator Pembahas serta Anggota DPRD Provinsi Bali telah melaksanakan beberapa agenda kegiatan rapat secara hybrid, maupun diskusi terbatas secara langsung dengan OPD terkait dibawah Koordinator Sekda,” ujarnya.
Dicermati, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 bahwa LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 memuat keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran 2022. Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2022.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2022, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 serta APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2020.
Ada beberapa uraian Indikator Makro juga dicantumkan dalam LKPJ Tahun 2022, dibandingkan dengan Indikator Makro yang termuat dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Seperti Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita Penduduk Bali, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini Ratio.
Sedangkan Program Prioritas yang menjadi Keunggulan Kebijakan Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022, sesuai RPJMD Semesta Berencana yang telah dilaksanakan difokuskan pada Program Bidang Pangan, Sandang, dan Papan. Program Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Program Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Program Bidang Adat Tradisi Seni Budaya dan Agama. Program Bidang Pariwisata serta Infrastruktur pendukungnya serta Program Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Diungkapkan juga pelaksanaan Program-Program Pembangunan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022. “Anggaran Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp5.596.479.850.692,00, terealisasi sebesar Rp5.905.037.523.797,34, atau 105,51%,” jelasnya.
Pada Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp7.541.821.522.461,00, terealisasi sebesar Rp6.749.127.037.109,59 atau 89,49%. Pembiayaan Daerah-Neto setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp1.945.341.671.769,00, realisasinya sebesar Rp1.193.798.304.068,62 atau 61,37%, bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2021 Rp.850.296.343.468 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.443.501.960.600 setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.100.000.000.000 untuk pembentukan dana cadangan.
“Sepanjang Tahun 2022 Perekonomian Bali telah mencapai Pertumbuhan sebesar 4,84 persen. Meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang mengalami Kontraksi sebesar 2,46 persen dan Tahun 2020 juga mengalami pertumbuhan negatif 9,34 persen. Pada Tahun 2022, dari 17 Sektor Lapangan Usaha sebagai Pertumbuhan Ekonomi, ada sebanyak 13 Lapangan Usaha berkinerja Positif dan 4 Lapangan Usaha berkinerja Negatif,” tutupnya. (adv/ryn)
