Badung Prioritaskan Anggaran untuk Masyarakat
MANGUPURA, PODIUMNEWS.com - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan bahwa kebijakan politik anggaran APBD Badung sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tidak ada tendensius politik.
Hal itu disampaikan Bupati Giri Prasta saat mengikuti Entry Meeting BPK RI Perwakilan Bali, pada Senin (25/9) di Mangupura.
“Kami akan contohkan implementasi arahan dari BPK, dimana setiap desa adat di Badung saat menggelar upacara akan menggunakan sistem pengelolaan dana secara online dan realtime. Ini akan menjadi transparan tata kelola keuangannya, bisa dipantau dan dilihat oleh semua warga, setiap detiknya.”
“Ada contoh yang sudah berjalan yaitu di Desa Adat Samuan. Dan kita juga punya program Badung Angelus Buana yang sudah mendapatkan LO dari Kejaksaan, dari sisi regulasi kita juga sudah cermati. Kami ingin berbagi, kami hanya ingin meringankan beban masyarakat,” ujarnya
Sedangkan terkati pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan secara transparan. Selain itu dibarengi juga dengan pejabat yang kuat terhadap komitmen law enforcement.
“Saya selalu mewanti-wanti Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah/Dinas) untuk selalu taat pada sumpah jabatan dan regulasi tentang pengelolaan APBD. Utamakan penggunaan anggaran yang bersifat mandatory.”
“Seperti untuk bidang kesehatan minimal 10 persen dari APBD dan bidang pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Setelah itu baru masuk kepada anggaran yang lain. Saya percaya penuh OPD Badung taat asas,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Ngurah Satria Perwira menyampaikan tim pemeriksa akan melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sampai Triwulan III pada Pemerintah Kabupaten Badung selama 55 hari sampai tanggal 18 November 2023.
“Saat pemeriksaan dilaksanakan sekaligus kami berharap seluruh jajaran OPD supaya mempersiapkan dokumen, mohon pejabat inti dibantu atur waktu dan komunikasinya dengan tim pemeriksa di lapangan untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman,” ujarnya. (adi/adv)
