Kemiskinan Tak Hanya Tanggung Jawab Pemerintah
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Provinsi Bali Ida Mahendra Jaya mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan di Bali bukan cuma tanggungjawab pemerintah saja.
Untuk itu, ia mengapresiasi kegiatan Bakti Sosial Ngrombo Ke-35 yang diprakarsai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali bersinergi sejumlah organisasi masyarakat, pada Kamis (14/3/2024) di Denpasar..
Lebih lanjut Ida Mahendra mengatakan membantu masyarakat kurang mampu dan miskin ekstrem perlu dilakukan secara berkelanjutan. Karena masalah dihadapi masyarakat, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Namun pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan stakeholder terkait serta komponen masyarakat yang berkemampuan lebih.
“Saya sangat berterima kasih atas kebersamaan dan kerjasama ini. Tentu saja kegiatan ini menunjukkan karakter masyarakat Bali yang sagilik-saguluk salunglung subayantaka paras paros sarpanaya, yang mengandung makna hidup bersatu padu, saling menyayangi dan saling tolong menolong antar sesama,” ujarnya.
Kepala Badan Kesbangpol Bali I Gusti Ngurah Wiryanata mengatakan bahwa pelaksanaan Bakti Sosial Ngrombo ini sudah digelar ketiga puluh lima kalinya.
“Hingga saat ini (dari awal sampai ke-35 kalinya, red), kami sudah menyerahkan bantuan berupa paket sebanyak 3.527, kursi roda sebanyak 18 buah, uang sekolah untuk anak yatim piatu kepada 197 orang sebanyak 315.200.000, tas sekolah 78 buah, pakaian baru dan pakaian layak pakai, dengan total 1.025.403.000. Dengan menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan, bakti sosial ini menyerahkan bantuan berupa sembako, kursi roda, uang sekolah, dilengkapi dengan kegiatan donor darah yang bersinergi dengan Palang Merah Indonesia serta steril hewan (anjing dan kucing),” rincinya.
Sementara Kepala Dinas Sosial dan P3A, Ayu Aryani yang hadir pada kesempatan itu menyampaikan bahwa penyerahan bantuan kepada masyarakat miskin ekstrem dan miskin konvensional ini merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga Bakti Sosial Ngrombo memberikan wadah kerjasama dan gotong royong seluruh pihak untuk bersama menyalurkan bantuan dan berbagi.
“Tentu hal ini sangat menginspirasi kalangan yang belum ikut untuk mengikutsertakan diri menyalurkan bantuan,” ujarnya.
Sedangkan di sisi lain, pendataan yang dilakukan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial (TKKS) adalah hingga sampai ke tingkat desa atau pelosok. Hal ini sebagai langkah mendata warga yang tercecer. (adhy/suteja)
