Podiumnews.com / Aktual / Pemerintahan

Badung Surplus Belanja Rp 1 Triliun Lebih

Oleh Editor • 25 Maret 2024 • 17:48:00 WITA

Badung Surplus Belanja Rp 1 Triliun Lebih
Bupati Giri Prasta saat Rapat Paripurna DPRD Badung, Senin (25/3/2024) di Mangupura. (foto/adi)

MANGUPURA, PODIUMNEWS.com – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung masa persidangan pertama tahun 2024, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun 2023, yang termuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung.

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Made Sunarta itu berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Senin (25/3/2024). Turut hadir Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Sekretaris Daerah (Sekda) Wayan Adi Arnawa.

“Satu catatan penting yang perlu saya sampaikan atas laporan realisasi pendapatan, belanja serta pembiayaan, adalah bahwa dalam perjalanan tahun 2023 ini, kita mampu mencapai surplus belanja dari perhitungan Silpa sebesar Rp 1.095.442.182.073.,” ujar Giri Prasta

Lebih lanjut Bupati Giri Prasta menjelaskan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 7.459.398.824.983 dengan realisasi sebesar Rp 7.216.856.819.608 atau 96,75%.

Sedangkan belanja daerah dirancang sebesar Rp 8.523.753.903.056 dengan realisasi sebesar Rp 7.288.076.985.695 atau sebesar 85.50% dari total belanja yang dialokasikan. Kemudian penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp 1.095.442.182.073 dan realisasinya sebesar Rp 1.095.443.127.485 atau 100%.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan dirancang untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 31.087.104.000 dengan realisasinya sebesar Rp 31.087.104.000 atau 100%

“Secara garis besarnya bahwa serapan belanja atas seluruh urusan wajib tetap dapat terlaksana sesuai dengan dinamika kondisi serta kebutuhan masyarakat.”

“Demikian pula dengan penyelenggaraan urusan pilihan yang meliputi urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, tetap terlaksana sesuai dengan kondisi serta harapan melalui langkah-langkah penyesuaian belanja, urusan belanja menurut urgensi dan skala prioritas,” imbuhnya. (adi/suteja)