Podiumnews.com / Aktual / Pemerintahan

Badung Siap Jadi Kabupaten Antikorupsi Pertama

Oleh Editor • 03 Juli 2024 • 19:05:00 WITA

Badung Siap Jadi Kabupaten Antikorupsi Pertama
Bupati Giri Prasta menghadiri acara Exit Meeting Bimtek Percontohan Antikorupsi dari KPK, pada Rabu (3/7/2024) di Mangupura. (foto/adi)

MANGUPURA, PODIUMNEWS.com - Kabupaten Badung siap menjadi Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi pertama di Indonesia.

Hal itu disampaikan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri acara Exit Meeting Bimtek Percontohan Antikorupsi dari KPK RI, Rabu (3/7/2024) di Mangupura.

Bimtek ini dihadiri oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi.

Bupati Giri Prasta menegaskan akan segera menindaklanjuti hasil exit meeting dan evaluasi diberikan KPK untuk menjadi kabupaten antikorupsi.

"Melalui Bimtek dan evaluasi ini, potret yang telah disampaikan KPK RI, kami minta kepada perangkat daerah (OPD) wajib hukumnya untuk menindaklanjuti dengan baik dan tegak lurus terhadap hal itu," tegasnya.

Giri Prasta juga mengapresiasi sistem yang digagas KPK. Karena melalui sistem ini diharapkan celah-celah untuk korupsi tidak ada lagi, sehingga bisa meminimalisir persoalan-persoalan korupsi.

“Begitu juga dari delapan area pencegahan korupsi yang paling penting adalah ketika penyelenggara dan pemerintah yang berada di wilayah kabupaten/kota tidak ada melakukan tindakan korupsi,” ujarnya.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi mengungkapkan bahwa menentukan Kabupaten/Kota Antikorupsi tidaklah mudah.

Ia menyebutkan terdapat delapan indikator yang harus dipenuhi. Yaitu, nilai MCP, SPI, SAKIP, Kepatuhan, Pelayanan Publik, Akuntabilitas, WTP dan yang paling berat, tidak ada penyelenggara negara maupun pejabat yang terlibat korupsi.

"Sampai saat ini kita harus akui di Badung tidak ada korupsi. Ini harus terus dipertahankan. Kabupaten Badung nanti menjadi percontohan awal, tentu nanti banyak kabupaten/kota akan ke Badung,” ujarnya.

Namun ia juga mengingatkan bahwa status Kabupaten/Kota Antikorupsi  bukan perlombaan. "Bagaimana mempertahankan status Kabupaten/Kota Antikorupsi ini. Nanti kita akan evaluasi setiap tahun," ungkapnya. (adi/suteja)