Wujudkan Keselaran Visi dengan Pusat, Plt Bupati Badung Hadiri Rakornas Kemendagri

Dikonfirmasi usai mengikuti Rakornas, Plt. Bupati Badung, Ketut Suiasa menjelaskan beberapa hal strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto   yaitu terkait efisiensi belanja Pemerintah difokuskan pada hal-hal yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, pencegahan korupsi dan kebocoran keuangan negara. Selain itu, peningkatan investasi dan hilirisasi, percepatan realisasi belanja Pemerintah Daerah pada APBD 2024, penurunan angka stunting dan penduduk miskin, menciptakan lapangan kerja, penyediaan perumahan layak huni serta penyelenggaraan Pemilukada juga menjadi perhatian Presiden. "Menindaklanjuti kebijakan Presiden, semua pejabat yang hadir pada Rakernas dan sebagai pengambil keputusan, baik di pusat maupun daerah harus mendukung mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia," terangnya.

Lebih lanjut, Suiasa menjelaskan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8%, maka Pemerintah Kabupaten Badung segera menyusun rencana aksi (action plan) untuk merumuskan langkah-langkah taktis agar tercapai hasil yang cepat (quick win). "Terdapat 4 komponen utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang akan difokuskan Pemerintah Kabupaten Badung yaitu, peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi, percepatan belanja pemerintah dan peningkatan ekspor," imbuhnya.

Rakornas diisi pengarahan dari narasumber yaitu para Menteri Koordinator dan Menteri terkait diantaranya Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum dan HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Adapun materi pengarahan pada Panel 1 yaitu Kebijakan Nasional Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya Panel 2 terkait Program Unggulan Pemerintah Pusat dan terakhir Panel 3 terkait Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan dan Pencegahan Korupsi serta Sukses Pilkada Serentak.

Hadir pada kesempatan tersebut, Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/Walikota bersama Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Panglima Komando Daerah Militer, Komandan Resor Militer, Kapolres, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Badan Intelijen Daerah, Ketua KPU Provinsi, Ketua Bawaslu Provinsi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, Kepala BPS Provinsi, Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Komandan Pangkalan Angkatan Udara dan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Pada penutupan Rakornas yang dihadiri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menggaris bawahi tiga hal strategis yang merupakan kebijakan Presiden yaitu, perlunya kerjasama dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%, penanganan stunting dan program makan siang gratis. "Tidak boleh ada lagi ego sektoral sehingga semua komponen harus kompak dan bekerjasama untuk mencapai tujuan strategis nasional," jelas Wapres Gibran. (Pdn/dev)

Baca juga: Jangan Sepelekan, Isu Rabies Sensitif terhadap Pariwisata