Percepatan Desain di Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN
JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, menghadiri rapat koordinasi mengenai progres pembangunan IKN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pada Jumat (21/02/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Menko AHY menjelaskan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil audiensi dengan Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 terkait perkembangan pembangunan IKN, terutama mengenai desain kawasan legislatif dan yudikatif.
“Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna."
"Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain,” kata Menko AHY.
Menko AHY juga menekankan bahwa desain IKN bukan hanya soal estetika, tetapi juga harus mencerminkan nilai filosofis yang mencerminkan Indonesia sebagai negara besar dengan sejarah dan budaya yang kuat, sambil tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia.
“Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya,” tambah Menko AHY.
Menteri Dody menjelaskan bahwa, mengingat keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. Referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.
“Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Sri Lanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN, tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” terang Menteri Dody.
Wakil Menteri Diana, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN, menjelaskan beberapa perbaikan yang akan dilakukan, termasuk penyesuaian desain Ruang Sidang Paripurna agar mencerminkan ciri khas Indonesia.
“Seperti yang telah disampaikan Menko AHY, ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap,” jelas Wamen Diana.
Selain itu, peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN juga akan dilakukan.
“Kami akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4% menjadi sekitar 11% untuk gedung-gedung perkantoran di IKN,” tambah Wamen Diana.
Menko AHY mengimbau agar setelah penyesuaian desain selesai, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bersama dengan Kementerian PU dan OIKN, segera menyampaikan hasilnya kepada Presiden Prabowo.
“Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan,” tandas Menko AHY.
Hadir juga dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Direktur Bina Penataan Bangunan Cakra Negara. (fathur)
