UMKM: Upah Rendah, Beban Berat

Dalam forum CNBC Indonesia Economic Outlook 2025, Ekonom Senior Raden Pardede secara eksplisit meragukan kapasitas UMKM sebagai lokomotif utama perekonomian. Ia menekankan perlunya penguatan peran perusahaan besar guna menciptakan lapangan kerja yang lebih bermutu.

Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Sri Herianingrum SE MSi, mengamini kerisauan tersebut. "Kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja memang signifikan. Namun, faktanya, banyak yang kesulitan memenuhi standar upah minimum," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2025).

Margin Tipis, Upah Buruh Tergerus

Margin keuntungan yang cekak memaksa UMKM untuk menekan biaya operasional, yang berujung pada upah buruh yang rendah. "Ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga isu keadilan sosial," tegas Prof Ria. "Kita tidak bisa terus menopang pertumbuhan dengan mengorbankan kesejahteraan buruh."

Digitalisasi: Mimpi yang Terhalang Ketimpangan

Digitalisasi, yang digadang-gadang sebagai solusi transformatif, justru menghadapi tantangan struktural. "Literasi digital adalah keniscayaan," papar Prof Ria. "Namun, bagaimana mungkin UMKM bisa bersaing di era digital jika akses internet saja timpang?"

Ketimpangan infrastruktur digital menjadi penghambat utama. "Ini adalah tanggung jawab negara," kata Prof Ria. "Kita perlu kebijakan yang berpihak pada pemerataan akses dan peningkatan literasi."

Analisis ini menyentuh titik krusial: paradigma ekonomi nasional yang terlalu bertumpu pada UMKM perlu dikaji ulang. Perlindungan buruh, pemerataan akses digital, dan penguatan peran perusahaan besar menjadi agenda mendesak.

UMKM, dengan potensi besarnya, tidak bisa dibiarkan terjerat dalam lingkaran persoalan yang menghambat produktivitas dan kesejahteraan buruh. Perubahan paradigma, kebijakan yang progresif, dan penegakan hukum menjadi kunci untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan berkelanjutan. (riki/suteja)

Baca juga: Indonesia Menjadi Mesin Ekonomi Utama di Asia Tenggara