THR ASN, Keseimbangan Fiskal Dipertanyakan
Editor |
27 Maret 2025 | 02:07:00 WITA
PODIUMNEWS.com - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 65,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, hakim, serta pensiunan. Di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika fiskal dalam negeri, muncul pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah menjaga stabilitas keuangan negara. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Sri Herianingrum SE MSi, menilai alokasi anggaran tersebut telah direncanakan dengan matang. Pembayaran THR bagi ASN dan aparat keamanan dinilai sebagai kebijakan tepat untuk mendukung operasional pemerintahan. "Kebijakan ini merupakan langkah yang baik, mengingat ASN dan aparat keamanan berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas negara. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kelompok rentan tidak terabaikan," ujar Sri dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2025). Meski demikian, Sri mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan masyarakat rentan di tengah besarnya alokasi anggaran untuk ASN. Program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu tetap dipertahankan. "Distribusi anggaran harus tetap adil, terutama bagi masyarakat miskin. Jika tidak, akan ada ketimpangan sosial yang semakin lebar, terutama ketika daya beli masyarakat melemah," tegasnya. Selain itu, Sri juga menekankan pentingnya peningkatan subsidi di sektor pertanian sebagai bagian dari strategi fiskal yang inklusif. "Subsidi-subsidi perlu ditingkatkan, misalnya juga pada sektor pertanian," tambahnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, aktivitas pasar mulai menunjukkan peningkatan. Namun, Sri menyoroti tantangan di sektor swasta yang belum sepenuhnya memberikan THR kepada karyawan. Pemerintah diharapkan dapat mengawasi dan memastikan perusahaan swasta memenuhi kewajiban tersebut demi menjaga daya beli masyarakat. "Pemerintah harus mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan swasta juga memenuhi kewajiban memberikan THR. Jika daya beli masyarakat meningkat, pasar akan lebih aktif, dan ekonomi bergerak lebih dinamis," jelas Sri. Pemberian THR ASN diprediksi dapat memengaruhi defisit APBN jika tidak diimbangi kebijakan fiskal yang tepat. Sri mengingatkan pemerintah untuk tetap memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah agar perekonomian tetap stabil. "Jika kelompok ini tidak didukung, maka ekonomi akan melambat dan defisit bisa membengkak. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan agar ekonomi tetap berjalan," tutup Sri. (riki/suteja)
Baca juga:
Indonesia Menjadi Mesin Ekonomi Utama di Asia Tenggara
