Bali Rancang Klinik Desa, Efisien Tanpa APBD
Editor |
13 Juni 2025 | 23:10:00 WITA
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Pemerintah Provinsi Bali tengah merancang terobosan baru di bidang layanan kesehatan melalui program bertajuk “Satu Desa – Satu Klinik”, dengan pendekatan efisien dan berbasis komunitas. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa program ini tidak akan membebani anggaran daerah karena akan mengandalkan skema pembiayaan dari BPJS. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan layanan kesehatan yang digelar di Gedung Kerthasabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (12/6). Hadir dalam rapat tersebut sejumlah stakeholder lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, perwakilan BPJS, dan unsur pemerintahan desa. “Klinik Desa ini tidak perlu memakai APBD. Kalau dibangun sesuai standar Permenkes, dana kapitasi dari BPJS sudah cukup menutup biaya operasional,” kata Koster dalam pertemuan tersebut. Program ini bertujuan menjawab kesenjangan layanan kesehatan, khususnya di wilayah yang belum terjangkau fasilitas medis seperti Karangasem, Buleleng, Bangli, dan Jembrana. Bali memiliki 716 desa dan kelurahan, namun distribusi layanan kesehatan masih timpang. “Tidak semua daerah harus didirikan klinik baru. Daerah yang sudah punya RS atau Puskesmas cukup, seperti Denpasar dan Badung, tidak perlu digandakan. Fokus kita pada wilayah yang betul-betul butuh,” ujar Gubernur. Lebih dari sekadar klinik konvensional, Koster menekankan bahwa klinik desa juga akan memadukan layanan medis modern dengan pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal Bali. Regulasi khusus sedang disiapkan untuk mewadahi pendekatan ini secara formal. Langkah awal akan dimulai dari pemetaan wilayah prioritas, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga kerja sama dengan pemerintah desa dalam penyediaan lahan dan kelembagaan. “Kita tidak butuh program basa-basi. Yang penting nyata, tepat sasaran, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya. Klinik Desa juga dirancang menjadi titik awal sistem rujukan, sehingga masyarakat tidak harus melalui jalur berlapis ke Puskesmas. Model ini diyakini akan mempercepat penanganan kesehatan serta memangkas birokrasi layanan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menambahkan, sistem ini akan mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa menambah beban fiskal. “Dulu fiskal kecil, hasilnya bisa besar. Sekarang anggaran banyak, tapi harus tetap kreatif agar hasil maksimal,” ujarnya, mengutip pernyataan Gubernur. Program ini menjadi bagian dari integrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih dan akan membawa visi baru layanan publik yang berpihak kepada desa. Dengan tagline “Gerbang Sehat Desa Bali”, Klinik Desa diharapkan menjadi tonggak baru pembangunan kesehatan berbasis kemandirian dan budaya lokal. (sukadana/suteja)
Baca juga :
• Ahli Gizi: Snack Tidak Bisa Gantikan MBG
• Insentif Rp30 Juta Dokter Spesialis Dinilai Belum Cukup
• Kanker Ginjal Dapat Muncul Sejak Muda, Waspada!
