Birokrasi Lemah dan Korup Jadi Beban Ekonomi
DENPASAR, PODIUMNNEWS.com – Peringkat daya saing Indonesia anjlok tajam dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025, turun dari posisi 34 ke 47 dunia. Penurunan 13 peringkat ini dinilai sebagai sinyal serius mengenai stagnasi reformasi struktural di tanah air.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Prof Dr Rossanto Dwi Handoyo PhD, menegaskan bahwa kemerosotan daya saing ini mencerminkan lemahnya efisiensi birokrasi serta belum meratanya pembangunan infrastruktur.
"Birokrasi kita masih dianggap tidak efisien, tidak luwes, bahkan dalam beberapa hal dinilai masih korup. Ini membuat investor global melihat bahwa iklim bisnis kita belum kompetitif," ujar Prof Rossanto melalui siaran pers, Jumat (11/7/2025).
Ia juga menyoroti efektivitas pembangunan infrastruktur yang masif beberapa tahun terakhir. Meski proyek jalan tol, pelabuhan, hingga bandara terus dibangun, banyak yang dinilai belum tepat sasaran.
"Banyak bandara yang dibangun tapi sepi penumpang. Kualitas jalan tol pun masih dipertanyakan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu berarti peningkatan produktivitas," katanya.
Dalam laporan IMD, indeks kualitas infrastruktur Indonesia turun dari peringkat 28 ke 34. Penurunan ini menjadi indikator bahwa pembangunan belum berhasil mendorong efisiensi logistik maupun mobilitas ekonomi secara optimal.
Masalah lain yang disorot adalah rendahnya kapasitas inovasi nasional. Prof Rossanto menjelaskan bahwa anggaran riset dan pengembangan (R&D) Indonesia masih sangat minim berada di bawah 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Minimnya dukungan terhadap R&D berdampak pada rendahnya jumlah paten dan nilai tambah ekonomi.
"Tanpa riset yang memadai, sulit bagi kita untuk menciptakan nilai tambah. Apalagi kualitas SDM kita juga masih belum mampu menjawab kebutuhan industri," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa daya saing global merupakan fondasi penting bagi investasi jangka panjang, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa perbaikan serius dan berkelanjutan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle-income trap atau stagnasi ekonomi di level negara berpendapatan menengah.
"Kalau kita serius ingin menuju Indonesia Emas 2045, maka reformasi struktural harus berlangsung konsisten. Bukan hanya membangun jalan tol atau bandara, tapi juga memperkuat SDM, inovasi, dan tata kelola yang bersih," tutupnya.
(riki/suteja)
