Mendagri Tito Larang Pejabat Flexing dan Gelar Pesta
JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk menunda kegiatan seremonial yang terkesan hanya menghabiskan uang. Ia juga menegaskan agar pejabat daerah beserta keluarganya tidak pamer kemewahan atau flexing di ruang publik.
Instruksi tersebut disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi di Jakarta, Selasa (2/9/2025). Menurutnya, pejabat harus peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi, sehingga tidak tepat menggelar acara berlebihan yang menimbulkan kesan pesta.
“Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik, maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas,” kata Tito.
Ia menekankan, pemborosan anggaran hanya akan menimbulkan polemik dan memancing kritik publik, terutama di media sosial. “Jangan sampai nanti dipotong, diviralkan, ini masyarakat lagi prihatin, terus ada yang berpesta (terkait) kegiatan dinas ya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan agar gaya hidup pejabat daerah maupun keluarga mereka tetap sederhana. Hal ini tidak hanya berlaku untuk kegiatan dinas, tetapi juga acara pribadi.
“Juga flexing kemewahan untuk pejabat maupun keluarga, tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana,” tuturnya.
Sebelumnya, Tito telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri dan tidak menggelar pesta mewah atau hiburan besar. Menurutnya, sikap itu penting untuk menjaga kepercayaan publik dan sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Tito juga mengingatkan pejabat agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik. Ia menegaskan, setiap pejabat sebaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menghindari salah tafsir yang dapat memicu gejolak di masyarakat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, instruksi Tito merupakan langkah tepat untuk menjaga kondusivitas. “Kebijakan tersebut menunjukkan empati pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi,” katanya.
Instruksi Mendagri ini menegaskan bahwa pejabat daerah dituntut memberi teladan hidup sederhana, bukan hanya dalam tugas dinas, tetapi juga dalam kehidupan pribadi, demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial.
(riki/sukadana)
