227 Laporan Maladministrasi, Ombudsman Awasi Ketat PPDB 2025

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menyebut dari total laporan yang diterima, 115 di antaranya terkait penyimpangan prosedur, 58 laporan karena tidak diberikannya layanan, 19 laporan mengenai penundaan berlarut, dan sisanya terkait permasalahan lain.

“Fokus pengawasan tahun ini adalah menilai implementasi rekomendasi yang sebelumnya telah kami sampaikan, sekaligus memastikan tidak terjadi praktik maladministrasi berulang,” ujar Indraza di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2025 sebagai instrumen teknis pengawasan. SE ini ditujukan kepada pemerintah daerah, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinsos, hingga kepala sekolah dan madrasah.

“Pengawasan dilakukan sejak tahap pra-pelaksanaan hingga pasca-pelaksanaan PPDB. Hasilnya akan kami analisis dan rekomendasikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Agama,” jelas Najih.

Dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI, Najih juga menegaskan perlunya komitmen bersama menjaga integritas penerimaan siswa, termasuk larangan intervensi dari pejabat, anggota dewan, atau pihak berpengaruh lainnya.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Erni Daryanti, menambahkan pihaknya mendukung Ombudsman untuk terus melakukan pengawasan berkelanjutan. “PPDB harus berlangsung transparan, akuntabel, dan objektif demi pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.

Dengan pengawasan ketat tersebut, Ombudsman berharap sistem PPDB 2025 dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan mampu menekan praktik maladministrasi yang selama ini merugikan masyarakat.

(riki/sukadana)