Sinergi Pusat–Daerah Percepat Pemulihan Pascabanjir Bali

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat pemulihan Bali. “Penanganan bencana harus cepat, tepat, dan menyeluruh,” ujar Presiden Prabowo. Ia juga berjanji membantu perbaikan kerusakan dan kerugian yang dialami warga. “Bantuan harus segera sampai dan tepat sasaran. Pastikan semua keluarga terdampak terdata dan mendapat dukungan,” katanya.

Gubernur Koster menekankan kekompakan pusat–daerah sebagai kunci percepatan pemulihan. Sejak hari pertama, Pemprov Bali mengerahkan seluruh sumber daya bersama TNI, Polri, dan BNPB untuk evakuasi, distribusi logistik, serta penanganan darurat. “Kami bersinergi dengan pemerintah pusat agar masyarakat segera bangkit,” ucap Gubernur Koster.

Usai berdialog di permukiman padat, Presiden menyapa warga hingga gerbang Pasar Kumbasari yang berdekatan dengan titik kunjungan. Antusiasme masyarakat memadati kawasan Gajah Mada, menyambut kedatangan Presiden dan Gubernur Bali.

Data pemerintah daerah mencatat 17 korban jiwa akibat banjir bandang, masing-masing 11 orang di Kota Denpasar, 3 orang di Kabupaten Gianyar, 2 orang di Kabupaten Jembrana, dan 1 orang di Kabupaten Badung. Selain korban jiwa, banjir merusak jalan, jembatan, dan puluhan rumah warga.

Banjir dipicu hujan lebat ekstrem yang terkait fenomena gelombang ekuatorial Rossby sejak awal pekan. Pemerintah memastikan penanganan darurat tetap berjalan, sekaligus menyiapkan pemulihan layanan dasar, relokasi sementara warga terdampak, serta perbaikan infrastruktur vital.

Presiden Prabowo diagendakan meninjau posko penanganan darurat untuk memastikan percepatan pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pendataan kerusakan, dan normalisasi akses ekonomi agar aktivitas warga segera pulih.

Turut hadir dalam rombongan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budiyanto, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pemerintah menggarisbawahi bahwa keselamatan warga menjadi prioritas, disertai langkah pencegahan berkelanjutan agar kejadian serupa tidak berulang.

(sukadana)