Negara Tanpa Orang Nomor Dua
SURAT pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang diterima pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026, membuat jabatan wakil presiden kosong. MPR menetapkan 2 Desember sebagai jadwal pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden pengganti. Jarak antara pengunduran diri dan rencana pengisian jabatan itu hanya 20 hari, apabila sidang berjalan sesuai jadwal.
Tujuh puluh tahun sebelumnya, kursi yang sama kosong jauh lebih lama. Mohammad Hatta berhenti sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956. Penggantinya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, baru diangkat pada 23 Maret 1973. Selama 16 tahun, tiga bulan, dan 22 hari, Indonesia tidak memiliki wakil presiden, melintasi akhir pemerintahan Soekarno hingga tahun-tahun awal Soeharto.
Perbandingan itu memperlihatkan perubahan mendasar dalam tata cara negara menangani kekosongan jabatan. Pada 1956, belum ada batas waktu konstitusional seperti yang berlaku sekarang untuk memilih pengganti Hatta. Kini Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengharuskan MPR menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden paling lambat 60 hari sejak jabatan kosong.

Surat kepada Sartono
Langkah Hatta sebenarnya dimulai beberapa bulan sebelum ia berhenti. Dalam surat bertanggal 20 Juli 1956 kepada Ketua DPR Sartono, ia menyatakan bahwa DPR hasil Pemilu 1955 telah mulai bekerja dan Konstituante sudah terbentuk. Menurut Hatta, saatnya tiba untuk meletakkan jabatan. DPR kemudian membicarakan surat tersebut dan pada 30 November 1956 menyetujui permintaannya.
Majalah Konstitusi terbitan Mahkamah Konstitusi, yang merujuk laporan Tempo, mencatat proses pembahasannya berlangsung melalui beberapa rapat. Rapat DPR pada 28 November 1956 hanya berlangsung dua menit karena panitia belum siap menyampaikan laporan. Rapat berikutnya berlangsung tujuh menit. Keputusan baru diambil pada 30 November, sehari sebelum pengunduran diri Hatta berlaku.
Latar keputusan itu lebih rumit daripada ketidakcocokan pribadi. Sejarawan Erwin Kusuma dalam forum Arsip Nasional Republik Indonesia menjelaskan bahwa Hatta berbeda pandangan dengan Soekarno mengenai arah pemerintahan. Hatta juga memandang peran wakil presiden tidak efektif di bawah UUD Sementara 1950, ketika urusan pemerintahan sehari-hari dijalankan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Ia turut mengkritik praktik korupsi dalam pemerintahan.
Pada 5 Februari 1957, Soekarno menetapkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 yang memberhentikan Hatta dengan hormat. Keputusan itu berlaku sejak 1 Desember 1956. Ada selisih lebih dari dua bulan antara tanggal berlakunya pemberhentian dan tanggal penetapan dokumen tersebut.
Kekosongan itu menimbulkan persoalan lain. Jika presiden berhalangan ketika tidak ada wakil presiden, siapa menjalankan pekerjaan jabatan kepala negara? Pemerintah menjawabnya melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957, yang berlaku sejak 16 Oktober. Pasal 1 menunjuk Ketua DPR untuk menjalankan pekerjaan jabatan presiden dalam keadaan tertentu, termasuk sampai ada presiden baru jika presiden berhenti atau meninggal dunia.
Undang-undang tersebut mengatur pejabat yang menggantikan presiden, sementara kursi wakil presiden tetap tidak diisi. Sesudah Dekrit 5 Juli 1959 mengembalikan berlakunya UUD 1945, mekanismenya berubah. Perpu Nomor 10 Tahun 1960, ditetapkan pada 23 Maret 1960, memindahkan tugas itu dari Ketua DPR kepada Menteri Pertama.
Jabatan wakil presiden masih kosong ketika MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan Soekarno pada 12 Maret 1967 dan menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Kekosongan tersebut berlanjut sampai MPR mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 23 Maret 1973.
Dengan demikian, kekosongan jabatan itu melewati perubahan konstitusi, pergantian sistem pemerintahan, hingga peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Negara mempertahankan kelangsungan pemerintahan dengan mengatur siapa yang dapat menjalankan tugas presiden ketika wakil presiden tidak tersedia.
Dua Kekosongan Reformasi
Situasi serupa terulang pada 21 Mei 1998. Soeharto mengundurkan diri dan Wakil Presiden BJ Habibie naik menjadi presiden. Kursi yang ditinggalkannya kosong sepanjang kepresidenan Habibie hingga 20 Oktober 1999. Sehari kemudian, MPR mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid.
Pada Juli 2001, pergantian berlangsung lebih cepat. MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid pada 23 Juli dan menetapkan Megawati sebagai presiden. Kursi wakil presiden kembali kosong, tetapi hanya tiga hari. Pada 26 Juli, MPR memilih Hamzah Haz melalui pemungutan suara tiga putaran, dengan lima kandidat pada tahap awal.
Habibie dan Megawati meninggalkan jabatan wakil presiden karena naik menjadi presiden. Mekanismenya berbeda dari pengunduran diri Hatta maupun Gibran. Namun, konsekuensi kelembagaannya sama: jabatan wakil presiden kosong dan negara harus menentukan pengisiannya.
Kedua pengalaman Reformasi itu terjadi sebelum Perubahan Ketiga UUD 1945 ditetapkan pada 9 November 2001. Perubahan tersebut memasukkan ketentuan bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Batas penyelenggaraan sidangnya ditetapkan 60 hari sejak terjadi kekosongan. Prosedur ini memberi kepastian waktu yang sebelumnya tidak diatur secara demikian.

Mandat yang Berbeda
Pengunduran diri Gibran menghadirkan persoalan yang tidak dijumpai Hatta pada 1956. Ia memperoleh mandat melalui pemilihan langsung bersama Presiden Prabowo Subianto pada 2024. Namun, penggantinya tidak dipilih rakyat melalui pemilu ulang. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2), presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih satu di antaranya.
Surat Gibran tidak mencantumkan alasan khusus. Pengunduran dirinya berlangsung di tengah polemik persyaratan pencalonan dan pembahasan hak menyatakan pendapat di DPR. Namun, dalam pernyataan pada 12 November, Gibran menyebut keputusannya bersifat pribadi dan membantah kaitannya dengan persoalan ijazah. Polemik tersebut merupakan konteks politik, bukan alasan pengunduran diri yang telah terbukti.
MPR pada 13 November memutuskan meminta dua nama calon kepada presiden, membentuk tim verifikasi, dan menjadwalkan sidang pada 2 Desember. Hingga 16 November, penggantinya belum dipilih. Presiden Prabowo menyatakan akan mencari pengganti setelah menyelesaikan kunjungan ke Manila dan Shenzhen.
Perbedaan antara 1956 dan 2026 akhirnya terletak pada kepastian prosedur. Dahulu, ketika Hatta berhenti, pemerintah menyusun aturan mengenai siapa yang menjalankan tugas presiden jika wakilnya tidak ada. Kini, ketika Gibran berhenti, konstitusi sudah menyediakan mekanisme pemilihan pengganti beserta tenggat pelaksanaan sidangnya.
Pengalaman tujuh dekade memperlihatkan bahwa Indonesia beberapa kali menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden. Namun, cara mengisi kursi yang kosong berubah mengikuti perkembangan sistem politik dan konstitusi. Pada 1956, kekosongan itu berlangsung lebih dari 16 tahun. Pada November 2026, negara telah memiliki jadwal untuk mengakhirinya dalam hitungan pekan. (*)
Menot Sukadana