Fertilitas Menurun, UNFPA Ingatkan Indonesia Hadapi Tantangan Regenerasi

Country Representative UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami, menjelaskan bahwa isu fertilitas rendah harus dipandang sebagai masalah pembangunan manusia, bukan hanya kesehatan atau populasi. Dalam forum diseminasi hasil tabel kehidupan di Jakarta, Senin (6/10/2025), ia menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam memahami dan merespons perubahan tersebut.

“Tabel kehidupan bukan latihan statistik. Ini adalah alat penyelidikan yang membantu pemerintah merancang masa depan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan proyeksi populasi,” ujar Hassan.

Menurutnya, tabel kehidupan digunakan untuk memprediksi berbagai parameter demografi, termasuk tingkat kematian, harapan hidup, dan kecenderungan reproduksi. Negara-negara maju seperti Singapura telah memanfaatkannya untuk menyusun kebijakan reformasi sistem pensiun dan jaminan sosial. Indonesia menargetkan pemanfaatan penuh instrumen ini setelah 2030, seiring penguatan sistem sensus nasional dan integrasi data kependudukan.

Secara global, tren penurunan angka kelahiran menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Korea Selatan mencatat total fertility rate (TFR) terendah dalam sejarah, yakni 0,7 anak per perempuan. Jepang berada di angka 1,3, sementara Tiongkok menghadapi ancaman penurunan populasi hingga ratusan juta jiwa dalam beberapa dekade mendatang.

“Di Indonesia, beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta sudah mencatat TFR di bawah ambang batas regeneratif. Artinya, jumlah kelahiran tidak lagi mampu menggantikan populasi yang menua,” jelasnya.

Hassan menambahkan, kebijakan untuk mendorong peningkatan angka kelahiran di berbagai negara belum menunjukkan hasil signifikan, meskipun telah digelontorkan anggaran besar. Menurutnya, keputusan memiliki anak sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial yang kompleks.

“Biaya hidup dan pendidikan yang tinggi, keterbatasan akses perumahan, serta perubahan peran perempuan dalam pendidikan dan karier menjadi penentu utama. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan meminta perempuan muda untuk menikah dan memiliki anak. Dunia sudah berubah,” tegasnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa penurunan fertilitas disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kontrasepsi. Menurutnya, kontrasepsi justru merupakan alat penting dalam perencanaan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab.

“Kontrasepsi bukan alasan turunnya angka kelahiran. Keputusan memiliki anak adalah hak perempuan, yang sangat bergantung pada kondisi sosial dan ekonomi mereka,” ujarnya.

UNFPA mendorong pemerintah untuk tetap mempertahankan anggaran distribusi kontrasepsi bagi kelompok rentan, memperluas akses kesehatan reproduksi, dan mengintegrasikan tabel kehidupan dalam perencanaan pembangunan lintas sektor. Selain itu, kebijakan tentang perumahan, pendidikan, dan transportasi juga harus diarahkan untuk mendukung keluarga muda.

“Isu fertilitas rendah tidak bisa diselesaikan dengan kampanye atau insentif jangka pendek. Ini adalah tantangan struktural yang membutuhkan kolaborasi antar sektor,” kata Hassan.

Ia menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap perubahan pola fertilitas penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Jika tidak diantisipasi, Indonesia dapat menghadapi situasi penuaan populasi lebih cepat dari kesiapan sistem sosial dan ekonomi yang ada.

“Menurunnya angka kelahiran adalah sinyal penting bagi semua pihak. Ini bukan hanya urusan demografi, tapi masa depan bangsa,” tutupnya.

(riki/sukadana)