Denpasar Alihkan Dana Pajak, Atasi Stunting Lintas KTP
DENPASAR, PODIUMNEWS.com — Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan terobosan kebijakan anggaran untuk menekan angka stunting yang selama ini terganjal regulasi kependudukan. Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan akan memanfaatkan dana bagi hasil pajak daerah untuk mendukung program pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan, terutama yang melibatkan balita dengan KTP luar Denpasar.
Kebijakan ini diambil sebagai solusi atas kendala hukum di lapangan. Dalam peninjauan pengukuran stunting serentak di Desa Sanur Kauh, Sabtu (8/11/2025), Walikota menemukan fakta bahwa penanganan stunting kerap terhambat oleh status kependudukan.
“Pencegahan stunting di Kota Denpasar tidak melihat asal penduduk, termasuk status KTP. Seperti di Sanur Kauh, dari 10 kasus stunting, 7 di antaranya merupakan balita yang berasal dari luar Denpasar,” ujar Jaya Negara.
Dana Desa Terkendala, Pajak Jadi Solusi
Walikota menjelaskan bahwa dana desa/kelurahan yang selama ini menjadi sumber intervensi stunting tidak dapat digunakan untuk warga yang tidak ber-KTP Denpasar, meskipun mereka tinggal dan tumbuh di wilayah tersebut.
“Maka kami berupaya agar dana bagi hasil pajak dapat menjadi solusi intervensi lintas wilayah. Komitmen kami jelas, menyelamatkan anak-anak Denpasar sebagai aset bangsa dari ancaman stunting,” tegasnya.
Langkah inovatif ini memastikan bahwa setiap balita yang terindikasi stunting di wilayah Denpasar, terlepas dari asal KTP-nya, tetap mendapatkan intervensi berupa pemantauan tumbuh kembang, permainan edukatif, hingga pemberian makanan tambahan.
Target Validasi Data
Kebijakan anggaran baru ini sejalan dengan upaya Pemkot mendapatkan data riil stunting di lapangan. Berdasarkan hasil sementara pengukuran serentak terhadap 4.000 balita, tercatat hanya sekitar 0,2 persen yang terindikasi stunting, angka ini jauh di bawah data nasional 10,4 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, menjelaskan pengukuran serentak terhadap target 20 ribu balita ini dilakukan untuk memvalidasi data dan memastikan kebijakan intervensi (termasuk yang didanai dari bagi hasil pajak) benar-benar tepat sasaran.
(sukadana)
