Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Setuju atau Tidak?
PODIUMNEWS.com – Wacana pengusulan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional kembali mencuat dan langsung memicu perdebatan luas di ruang publik. Isu ini muncul setiap beberapa tahun, namun kini kembali menguat seiring adanya dorongan dari sejumlah kelompok yang menilai jasa Soeharto layak mendapatkan penghormatan tertinggi negara.
Mereka yang mendukung pengusulan ini berpegang pada argumen stabilitas nasional pasca-G30S/PKI, keberhasilan swasembada pangan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Bagi kelompok pendukung, jasa Soeharto terhadap negara dinilai lebih besar dari kontroversi yang menyertainya.
Namun reaksi penolakan justru muncul dengan intensitas yang jauh lebih keras. Para penolak mengingatkan pada rentetan pelanggaran HAM berat, pembungkaman kebebasan sipil, korupsi, serta berbagai intimidasi yang dialami masyarakat pada masa Orde Baru. Putri Presiden ke-4 RI, Gus Dur, kembali menyuarakan keberatan atas pemberian gelar tersebut, mengaitkannya dengan pengalaman pahit keluarganya pada masa itu.
Bagi kelompok yang menolak, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto berpotensi mengaburkan sejarah, bahkan dianggap sebagai langkah memutihkan praktik kelam masa lalu. Mereka menilai gelar tersebut merupakan legitimasi moral dari negara sehingga harus diberikan kepada sosok yang bersih dari catatan pelanggaran kemanusiaan.
Polemik ini kemudian berkembang menjadi perdebatan etis tentang ingatan kolektif bangsa. Sebagian pihak menilai jasa pembangunan wajib diapresiasi. Namun kelompok lain menegaskan bahwa penghormatan negara tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral terhadap korban dan sejarah Reformasi 1998.
Catatan Redaksi
Pertanyaan publik tentang layak atau tidaknya Soeharto menyandang gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penilaian terhadap jasa, tetapi tentang standar moral yang menjadi pijakan bangsa. Gelar ini adalah bentuk pengakuan tertinggi negara sehingga idealnya diberikan tanpa meninggalkan luka sejarah yang belum dipulihkan. Negara telah mengakui adanya pelanggaran HAM pada masa Orde Baru.
Karena itu, sebelum memberi penghormatan, negara perlu terlebih dahulu menuntaskan tanggung jawab sejarahnya. Keputusan yang terburu-buru hanya akan memperpanjang jarak rekonsiliasi dan menunda pemulihan bagi mereka yang menjadi korban. (*)
(sukadana)
