Redenominasi Rupiah Dinilai Tak Mendesak, Picu Inflasi
SURABAYA, PODIUMNEWS.com – Gagasan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang Rupiah yang kembali mencuat mendapat kritik keras dari kalangan akademisi. Guru Besar bidang Ekonomi Moneter dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Wasiaturrahma SE MSi, menilai wacana ini tidak memiliki urgensi yang mendesak dan justru menyimpan risiko inflasi signifikan bagi perekonomian nasional.
Prof Rahma menyatakan kekhawatiran utamanya adalah dampak perubahan pecahan pada barang-barang yang harganya masih rendah.
“Tidak ada urgensinya. Sektor bisnis tidak ada yang komplain dan bilang harus redenominasi. Malah bahaya karena banyak barang-barang yang harganya masih seribu dua ribu,” tegas Prof. Rahma di Surabaya, Rabu (12/11/2025).
Ia menjelaskan, jika seribu Rupiah disederhanakan menjadi satu perak (Rp1), barang-barang dengan harga lama (seribu/dua ribu) akan sulit dinaikkan harganya secara pecahan baru.
“Akibatnya, kalau naik bisa menyebabkan inflasi. Kenaikan harga terpaksa dilakukan secara signifikan karena tidak ada pecahan yang memungkinkan kenaikan bertahap,” tambahnya.
Ancaman di Tengah Ketidakpastian Global
Kekhawatiran terhadap redenominasi semakin besar mengingat kondisi stabilitas ekonomi global yang masih labil. Prof. Rahma menyoroti defisit fiskal Amerika Serikat yang mencapai enam persen, yang berpotensi memicu resesi global.
“Probability US bakal resesi memang cuma 30 persen. Tapi itu angka yang tinggi untuk Wall Street. Ini akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Ekonomi belum stabil, pertumbuhan, inflasi dan tekanan eksternal, persoalan struktural domestik masih rentan dan uncertainty,” sebutnya.
Menurut Prof. Rahma, melontarkan wacana redenominasi di tengah tekanan eksternal dan kerentanan domestik hanya akan menambah ketidakpastian.
Dampak Psikologis dan Risiko Panic Buying
Selain risiko inflasi, redenominasi juga berpotensi memicu dampak psikologis yang serius, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Prof Rahma mengingatkan, kebijakan ini berisiko menimbulkan persepsi kemiskinan mendadak.
“Juga jangan lupa dampak psikologisnya. 190 juta rakyat kita masih hidup dengan 50 ribu perak per hari. Kalo 50 ribu jadi 50 perak mereka bisa merasa tiba-tiba jadi ‘miskin’ sekali,” jelasnya.
Lebih lanjut, tanpa sosialisasi yang optimal, publik terutama orang awam berisiko menganggap redenominasi sebagai pemotongan uang atau sanering.
“Justru nanti membuat panic buying pada masyarakat,” ungkapnya, sambil menuturkan peran perbankan dan lembaga keuangan masih belum optimal untuk mendukung keberhasilan transisi kebijakan ini.
Pada akhir pernyataannya, Prof. Rahma berpesan kepada pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam melontarkan wacana yang mampu memunculkan keresahan publik. “Saat ini publik mengurus untuk kestabilan keuangan dalam rumah tangganya masing-masing akibat pelemahan pertumbuhan ekonomi dan tidak tersedianya perluasan kesempatan kerja baru,” pungkasnya.
(riki/sukadana)
