Sekolah Elit Boleh Tolak Program Makan Bergizi Gratis
BANYUWANGI, PODIUMNEWS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa sekolah dengan peserta didik dari keluarga mampu atau sekolah kategori elit diperbolehkan untuk tidak menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah memastikan tidak ada kewajiban maupun pemaksaan terhadap sekolah dalam pelaksanaan program tersebut.
Penegasan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, saat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Banyuwangi di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1/2026).
“Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG karena siswanya berasal dari keluarga mampu, itu tidak masalah. Program ini tidak boleh dipaksakan,” ujar Nanik.
Ia menegaskan bahwa MBG dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses gizi yang baik, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Namun, penerimaan program tersebut bersifat sukarela dan tidak boleh disertai tekanan, intimidasi, atau anggapan bahwa penolakan berarti tidak mendukung kebijakan pemerintah.
Penjelasan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan dari salah satu Kepala SPPG di Banyuwangi yang mengalami kendala dalam memperluas jumlah penerima MBG. Beberapa sekolah dengan jumlah siswa besar dilaporkan menolak program tersebut, meskipun telah dilakukan pendekatan melalui berbagai pihak.
Menurut Nanik, keputusan sekolah yang telah mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri harus dihormati. Pemerintah tidak ingin program MBG justru menimbulkan persoalan sosial atau stigma di lingkungan pendidikan.
“Tidak boleh ada kesan bahwa sekolah yang tidak menerima MBG dianggap tidak menyukseskan program pemerintah. Prinsipnya, tidak ada unsur pemaksaan,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, BGN mendorong para Kepala SPPG untuk mengalihkan sasaran penerima manfaat MBG ke kelompok yang lebih membutuhkan. Di antaranya pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak jalanan usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
“Masih banyak kelompok rentan yang belum tersentuh MBG dan sangat membutuhkan. Di sanalah program ini harus difokuskan,” ujar Nanik yang juga menjabat Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksana Program MBG lintas kementerian dan lembaga.
(riki/sukadana)
