Kemiskinan Bali 2025 Terendah Sepanjang Sejarah
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada September 2025 tercatat sebesar 3,42 persen atau sekitar 160,09 ribu orang, menjadi angka terendah sejak penghitungan kemiskinan dimulai pada 1996 sekaligus yang terendah secara nasional. Data tersebut dipaparkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, saat audiensi dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (6/2/2026).
Dalam pertemuan itu dibahas capaian indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025 serta sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar perencanaan pembangunan. BPS mencatat garis kemiskinan rumah tangga di Bali berada pada kisaran Rp2,65 juta per bulan.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan data tersebut harus menjadi dasar percepatan penanganan kemiskinan yang tersisa.
"Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa dan petakan secara detail. Perangkat daerah harus bekerja bersama. Target kita kemiskinan terus turun menuju nol di Bali," ujar Koster.
Selain kemiskinan, BPS melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka Bali pada November 2025 sebesar 1,45 persen, juga menjadi yang terendah di Indonesia. Struktur ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja formal telah melampaui pekerja informal, dengan proporsi pekerja penuh terus meningkat.
Koster meminta Dinas Tenaga Kerja memperkuat program penyerapan tenaga kerja melalui bursa kerja berskala besar yang mempertemukan lulusan sekolah dan perguruan tinggi dengan dunia usaha.
"Pengangguran harus kita tekan. Kita perlu menyelenggarakan job fair besar agar tenaga kerja lokal terserap optimal," katanya.
BPS juga mencatat Indeks Pembangunan Manusia Bali tahun 2025 mencapai 80,53 dan menempatkan Bali pada peringkat kelima nasional. Angka tersebut mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Dalam audiensi itu, BPS Provinsi Bali juga memohon dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Gubernur Koster menyatakan sensus tersebut penting untuk memperkuat basis data pembangunan.
"Data yang akurat menjadi fondasi kebijakan agar pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat," ujar Koster.
Audiensi ini diharapkan memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Bali dan BPS dalam menyediakan data kredibel sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
(sukadana)
