Musrenbang RKPD, Bupati Badung Tekankan Bangun Infrastruktur Untuk Pariwisata Berkualitas
BADUNG, PODIUMNEWS.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2027, yang ditandai dengan pemukulan gong, di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Bali, Senin (30/3/2026).
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Badung Tahun 2027.
“Secara prinsip bahwa arah kebijakan tetap kita mengacu kepada visi Bupati dan Wakil Bupati dimana visinya adalah Mewujudkan Pariwisata Badung yang berkualitas, yang berlandaskan nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang dijabarkan dengan Sapta Kriya AdiCipta yaitu Tujuh program skala prioritas. Nah ini yang sekarang sedang kita fokus lakukan, pada penganggaran yang akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, termasuk untuk APBD Tahun 2027,” ujarnya.
Bupati Wayan Adi Arnawa juga menyampaikan bahwa dirinya memerintahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung untuk fokus kepada hal-hal yang bisa berdampak kepada ekonomi makro di Kabupaten Badung. Dirinya juga menyampaikan bahwa akan berfokus pada penanganan permasalahan yang ada saat ini, untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas di Kabupaten Badung.
“Pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,2 persen, angka yang menurut saya sudah sangat baik sebagai indikator kemajuan di Badung. Saya menyadari sektor pariwisata adalah penopang utama, sehingga kami terus mendorongnya sebagai backbone ekonomi. Fokus kita saat ini adalah mewujudkan pariwisata berkualitas dengan menuntaskan persoalan kemacetan, ketersediaan air, pengelolaan sampah, hingga banjir. Jika masalah ini teratasi, Badung akan menjadi destinasi yang layak dikunjungi sekaligus memenuhi standar pariwisata berkualitas,” ungkapnya.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan wadah partisipatif bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Badung. Ia juga memaparkan tema Rancangan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2027, yakni “Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali”.
“Bali dan Badung harus tetap menjadi destinasi terbaik dunia, namun kita tidak boleh melupakan sektor penunjang lainnya. Infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkualitas harus mampu menyokong industri ini agar tidak bersifat eksklusif. Artinya, pariwisata harus tumbuh kuat berdampingan dengan sektor lain yang juga diberdayakan. Isu strategis dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali ini tinggal kita matangkan dalam diskusi lanjutan,” ucapnya.
Kepala Bappeda Badung, I Made Wira Dharmajaya, melaporkan tema rencana pembangunan daerah yaitu "Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Pariwisata Badung yang Berkualitas dan Investasi yang Berdaya Saing”. Berdasarkan tahapan yang telah dilalui, terdapat 237 program, 669 kegiatan, dan 2.286 sub-kegiatan dengan pagu tervalidasi awal sebesar Rp13,1 triliun. Angka ini akan dibahas kembali dalam sidang kelompok hingga diproyeksikan menjadi sekitar Rp10,3 triliun sesuai target pendapatan tahun 2027.
“Penyusunan dokumen RKPD ini menggunakan metode bottom-up dan top-down serta melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholders. Kami memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkontribusi menentukan arah pembangunan daerah di masa depan,” katanya.
Turut hadir pada kesempatan ini Forkompimda Badung, Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan, Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta, Ketua Komisi 2 DPRD Badung I Made Sada, Ketua Komisi 4 DPRD Badung I Made Suwardana, OPD terkait di lingkungan Pemprov. Bali, Sekda Badung IB. Surya Suamba beserta Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab. Badung, Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Badung, Pimpinan BUMD/BUMN, Tim Perumus Kebijakan, para Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, para Ketua Asosiasi Usaha, para Ketua Organisasi Kewanitaan, Camat, Perbekel/Lurah, BPD dan LPM se-Badung.
(adi/kturnip)
