DLHK Badung Perketat Pengawasan Pengelolaan Sampah Horeka
BADUNG, PODIUMNEWS.com - Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sampah di sektor usaha pariwisata. Melalui kegiatan korvei kebersihan lingkungan, DLHK Badung mengintensifkan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) pada pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe (horeka) di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Jumat (10/4/2026).
Kegiatan tersebut difokuskan untuk memastikan setiap pelaku usaha menjalankan pengelolaan sampah secara tertib sejak dari sumbernya, sesuai kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung.
Dalam pengawasan itu, tim DLHK Badung melakukan sejumlah pemeriksaan penting, mulai dari ketersediaan fasilitas tempat sampah terpilah hingga pengecekan sistem pengolahan sampah organik secara mandiri yang dilakukan pelaku usaha.
Petugas juga memastikan apakah pengelolaan sampah organik dilakukan menggunakan tong komposter, teba modern, maupun bag composter sebagai bagian dari penerapan PSBS.
Selain itu, pengawasan turut mencakup identifikasi praktik pembakaran sampah yang dilarang serta penelusuran alur pembuangan sampah organik, apakah dikelola secara mandiri atau menggunakan jasa pengangkutan pihak swasta.
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dr. Ir. I Made Agus Aryawan, mengatakan pengawasan ini dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh pelaku usaha mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber secara konsisten.
“Untuk wilayah Kuta Utara, Mengwi, dan Abiansemal, seluruh sampah organik diarahkan ke TPST Mengwitani. Kebijakan ini juga berlaku bagi pelaku usaha, yang wajib melakukan pemilahan sampah menjadi organik, anorganik, dan residu, serta didorong untuk mengolah sampah organik secara mandiri,” katanya.
Agus Aryawan menjelaskan, saat ini terdapat dua skema pengelolaan sampah di Kabupaten Badung. Untuk wilayah Kuta, sampah organik ditampung sementara di TPST Padang Seni melalui pengangkutan truk DLHK maupun pihak swasta. Sedangkan di wilayah Kuta Utara, sistem pengelolaan dinilai lebih terkendali karena telah didukung keberadaan TPS3R serta pemanfaatan ruang terbuka untuk pengolahan kompos.
Meski demikian, DLHK Badung masih menemukan indikasi pelanggaran di lapangan. Salah satu temuan yang menjadi perhatian yakni adanya truk pengangkut sampah kebun berupa daun dan potongan pohon yang masih layak diolah ke TPST Mengwitani, yang diduga berasal dari aktivitas usaha seperti vila maupun hotel.
“Temuan ini menjadi perhatian serius dan memperkuat langkah kami untuk mempertegas pengawasan. Korvei kali ini secara khusus menyasar pelaku usaha horeka agar lebih disiplin dalam pengelolaan sampah,” jelasnya.
DLHK Badung menegaskan kegiatan pengawasan tersebut tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga disertai tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Petugas diminta memberikan pemahaman kepada pelaku usaha sekaligus menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Badung dalam memperkuat penanganan persoalan sampah.
Selain pengawasan terhadap pelaku usaha, DLHK Badung juga menaruh perhatian serius terhadap keberadaan tempat pembuangan sampah liar serta praktik pembakaran sampah terbuka yang berpotensi mencemari lingkungan.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung keberlanjutan pariwisata Bali, khususnya di Kabupaten Badung,” pungkas Agus Aryawan.
(sukadana)
