Kelas Menengah Terancam, Pengeluaran Rumah Tangga Bisa Naik 20 Persen
YOGYAKARTA, PODIUMNEWS.com – Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp18.200 per dolar AS berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia berpotensi memberikan tekanan besar terhadap kelompok masyarakat kelas menengah. Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) memperkirakan kenaikan biaya transportasi akibat lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga hingga 15–20 persen.
Peringatan tersebut mengemuka dalam Bincang Pakar bertajuk “Pelemahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS” yang digelar Rabu (10/6/2026).
Dosen FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, mengatakan kelompok kelas menengah menjadi salah satu pihak yang paling rentan terdampak apabila pelemahan rupiah berlanjut dan memicu kenaikan harga BBM nonsubsidi maupun harga berbagai kebutuhan pokok.
Menurutnya, kelompok kelas menengah yang rentan umumnya tidak masuk kategori penerima bantuan sosial sehingga harus menanggung sendiri kenaikan biaya hidup yang terjadi.
“Kelompok kelas menengah yang rentan ini umumnya tidak menerima bantuan sosial. Ketika terjadi kenaikan harga secara signifikan, dampaknya bisa langsung terasa pada pengeluaran rumah tangga,” ujar Wisnu.
Ia menjelaskan, kenaikan biaya transportasi saja berpotensi meningkatkan pengeluaran rumah tangga sebesar 15–20 persen apabila pola konsumsi masyarakat tidak berubah. Dampak tersebut dapat semakin besar jika diikuti kenaikan harga barang dan jasa lainnya.
Wisnu menilai pelemahan rupiah saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga kenaikan harga komoditas global yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dunia.
“Masalahnya bukan hanya pelemahan rupiah, tetapi juga harga komoditas global yang ikut naik. Karena itu, pengurangan bea masuk saja belum tentu menjadi solusi utama,” katanya.
Ia menambahkan pemerintah perlu memperkuat kerja sama ekonomi regional, mengalihkan sebagian jalur impor, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Sementara itu, Ekonom Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Denni Puspa Purbasari, menilai tekanan terhadap perekonomian nasional juga dipicu terganggunya pasokan energi global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan jalur distribusi minyak melalui Selat Hormuz.
Menurut Denni, terganggunya pasokan minyak dan gas berdampak langsung terhadap industri yang bergantung pada energi dan bahan baku berbasis minyak, termasuk sektor petrokimia.
“Ketika harga minyak itu tinggi, maka perusahaan akan melihat apakah kemudian dapat menaikkan harga,” ujarnya.
Namun, kata Denni, tidak semua perusahaan mampu membebankan kenaikan biaya produksi kepada konsumen. Akibatnya, sebagian pelaku usaha mulai menghadapi tekanan kerugian karena margin usaha semakin tergerus.
Ia berharap pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas sumber pasokan energi alternatif, serta menjaga kepastian kebijakan dalam negeri guna mengurangi tekanan terhadap dunia usaha.
“Kalaupun diplomasi untuk kebutuhan BUMN, itu tetap memberikan manfaat bagi sektor swasta karena mereka juga bergantung pada ketersediaan BBM untuk kebutuhan alat-alatnya,” katanya.
Di sisi lain, Dosen FEB UGM, Dr. Evi Noor Afifah, menilai pelemahan rupiah juga berpotensi memengaruhi indikator ekonomi makro nasional. Tekanan terhadap dunia usaha dapat berujung pada penurunan investasi dan permintaan agregat yang pada akhirnya berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
“Sebagai akademisi bisa membuat dugaan bahwa di periode selanjutnya itu pertumbuhannya juga akan turun. Jadi, kalau berharap akan ada pertumbuhan yang seperti yang diharapkan oleh pemerintah, ini ada kendala yang cukup besar dengan adanya pelemahan nilai tukar ini,” ujarnya.
Evi juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi pemerintah terkait kondisi pasokan energi dan langkah mitigasi yang dilakukan agar masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengambil keputusan secara tepat.
“Mungkin juga perlu ada arus informasi yang lebih kredibel dan lebih terbuka,” katanya.
Selain dampak terhadap masyarakat dan dunia usaha, pelemahan rupiah juga berpotensi menambah tekanan terhadap fiskal negara. Dosen FEB UGM, Muhammad Nabiel Arzyan, mengungkapkan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan kurs memberikan beban tambahan pada pos subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.
Ia menyebut hingga akhir Mei 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai sekitar 45 persen dari total alokasi anggaran tahun berjalan.
“Memang ini cukup unik dan masih memungkinkan berbagai skenario, apalagi juga harga minyak dan rupiah itu cukup terpengaruh,” kata Nabiel.
Menurutnya, penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dengan negara-negara mitra dagang dapat menjadi salah satu strategi mitigasi risiko. Meski demikian, persoalan nilai tukar rupiah tetap membutuhkan solusi yang lebih struktural dan tidak bisa hanya mengandalkan instrumen moneter.
“Penggunaan mata uang lokal dapat menjadi salah satu mekanisme mitigasi risiko. Namun, isu nilai tukar rupiah pada dasarnya jauh lebih struktural,” ujarnya.
(sukadana)
