TKA Dinilai Untungkan Siswa Sekolah Elite
SURABAYA, PODIUMNEWS.com – Penerapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai syarat jalur prestasi dalam seleksi masuk sekolah maupun perguruan tinggi dinilai berpotensi lebih menguntungkan siswa dari sekolah elite dan keluarga berkecukupan. Standardisasi nasional tersebut dianggap belum sepenuhnya memperhitungkan ketimpangan kualitas pendidikan yang masih terjadi di berbagai daerah.
Pakar Sosiologi Universitas Airlangga (UNAIR), Rafi Aufa Mawardi, mengatakan TKA dibangun dengan asumsi bahwa seluruh peserta didik memiliki titik awal dan kesempatan yang sama. Padahal, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar dari sisi ekonomi, fasilitas pendidikan, hingga kualitas infrastruktur sekolah.
“Sistem ini mengukur kemampuan semua siswa secara sama tanpa melihat ketimpangan infrastruktur dan ekonomi daerah. Akibatnya, nilai TKA yang tinggi didominasi siswa dari sekolah elite atau latar belakang mapan. TKA akhirnya justru mereproduksi dan mempertahankan ketimpangan sosial yang sudah ada,” kata Rafi.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperkuat kesenjangan akses pendidikan karena siswa dari lingkungan yang memiliki fasilitas belajar lebih baik akan lebih mudah memperoleh hasil tinggi dibandingkan siswa dari daerah dengan keterbatasan sarana pendidikan.
Rafi menilai persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya melalui penerapan instrumen evaluasi yang seragam. Pemerintah perlu memastikan pemerataan kualitas pendidikan terlebih dahulu agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang relatif setara untuk bersaing.
Selain menyoroti TKA, Rafi juga menanggapi maraknya kasus kebocoran soal dan praktik kecurangan yang kerap muncul dalam pelaksanaan tes akademik. Menurutnya, fenomena tersebut tidak bisa semata-mata dipandang sebagai persoalan moral individu.
Ia menjelaskan, dari perspektif sosiologi, praktik kecurangan sering kali muncul akibat tekanan sosial yang besar, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun tuntutan pencapaian akademik.
“Ada kondisi di mana aktor sosial tidak mampu mendapatkan akses legal terhadap hal yang diinginkan, sehingga mengambil jalan pintas. Masalah ini kian kompleks karena dieksploitasi oknum secara terstruktur untuk dikapitalisasi demi mencari keuntungan materi. Ini bentuk kriminalitas baru yang memanfaatkan rapuhnya sistem kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rafi mengingatkan bahwa ketimpangan pendidikan yang terus dibiarkan dapat menghambat fungsi pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial bagi masyarakat kelas bawah.
Menurutnya, kelompok masyarakat marginal akan semakin sulit meningkatkan taraf hidup melalui jalur pendidikan apabila kualitas pendidikan dasar tidak segera diperbaiki secara merata.
“Ketika pendidikan tidak merata, eskalasi sosial mandek. Kelompok marjinal tetap kesulitan, sementara kelompok elite terus mereproduksi kualitas mereka sehingga kesenjangan kian melebar dalam 10 hingga 15 tahun ke depan,” tegasnya.
Rafi juga mengkritisi arah kebijakan anggaran pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Ia mendorong pemerintah melakukan penataan ulang anggaran agar lebih fokus pada penguatan pendidikan dasar, khususnya kemampuan literasi membaca dan numerasi.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dicapai tanpa perbaikan fondasi pendidikan sejak usia dini.
“Jika kemampuan dasar ini tidak dibenahi melalui restrukturisasi kebijakan yang pas, kualitas SDM kita dalam menghadapi tantangan dunia kerja masa depan dipertanyakan,” katanya.
Sebagai solusi jangka panjang, Rafi mengusulkan tiga langkah utama, yakni memperkuat kemauan politik pemerintah, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta mempercepat pemerataan infrastruktur pendidikan di seluruh daerah.
Ia menegaskan bahwa rendahnya nilai TKA tidak selalu mencerminkan kemampuan kognitif siswa, melainkan dapat menjadi indikator adanya persoalan dalam sistem pendidikan nasional.
“Nilai TKA yang rendah adalah representasi sosial dari buruknya kualitas sistem pendidikan kita, bukan kelemahan kognitif siswanya. Pemerintah harus segera menggeser arah kebijakan menuju inklusivitas ekonomi dan kurikulum yang berorientasi pada cara berpikir kritis,” pungkasnya.
(sukadana)
