41,75 Persen Lansia Indonesia Masih Terjebak Kemiskinan
YOGYAKARTA, PODIUMNEWS.com – Sebanyak 41,75 persen lansia di Indonesia masih berada dalam kelompok rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 40 persen terbawah. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kerentanan ekonomi yang dihadapi penduduk lanjut usia di tengah meningkatnya jumlah lansia secara nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) itu menjadi sorotan para ekonom karena menunjukkan masih banyak lansia yang belum memiliki jaminan finansial memadai saat memasuki usia tidak produktif.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, menilai salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah belum kuatnya sistem perlindungan hari tua di Indonesia. Akibatnya, sebagian besar lansia masih bergantung pada keluarga atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Hanya sekitar lima persen lansia yang mampu menopang hidup secara mandiri dari dana pensiun yang dimiliki. Selebihnya masih bergantung pada keluarga atau sumber pendapatan lainnya," ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat (11/6/2026).
Menurut Eddy, besaran iuran jaminan hari tua yang berlaku saat ini belum cukup untuk membangun dana pensiun yang memadai. Saat ini pekerja hanya menyisihkan sekitar satu persen dari gaji untuk jaminan hari tua, sementara perusahaan memberikan kontribusi sebesar dua persen dari gaji kotor.
Ia menilai skema tersebut sulit menghasilkan dana yang cukup untuk menunjang kebutuhan hidup saat memasuki masa pensiun.
"Angka yang memadai sekitar 14 sampai 15 persen dari gaji kotor walau itu pun kemungkinan masih pas-pasan di kemudian hari, tetapi tetap lebih baik daripada sistem sekarang," katanya.
Untuk memperkuat perlindungan hari tua, Eddy mengusulkan kontribusi pekerja dinaikkan menjadi lima hingga enam persen dari gaji kotor. Sementara kontribusi perusahaan disarankan meningkat menjadi delapan hingga sembilan persen.
Selain pekerja formal, perhatian juga perlu diberikan kepada kelompok pekerja informal dan pelaku usaha mandiri yang tidak memiliki skema dana pensiun melalui pemberi kerja.
Menurut Eddy, kelompok tersebut perlu memiliki disiplin keuangan yang lebih tinggi dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau investasi jangka panjang.
"Sebaiknya wirausaha dan pekerja informal menyisihkan 10 sampai 20 persen pendapatan untuk tabungan hari tua atau investasi," ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan lansia melalui pengembangan fasilitas kesehatan dan perawatan khusus usia lanjut. Langkah tersebut dinilai penting mengingat jumlah lansia di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.
Selain itu, pemerintah diusulkan memberikan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah bagi pensiunan yang ingin tetap produktif melalui kegiatan usaha setelah memasuki masa pensiun.
Eddy juga mengusulkan penghapusan batas usia pensiun wajib agar setiap pekerja memiliki keleluasaan menentukan masa pensiun sesuai kondisi kesehatan dan kemampuan masing-masing.
Lebih jauh, ia menilai pembenahan sistem jaminan hari tua dapat membantu mengurangi beban generasi muda yang selama ini harus menanggung kebutuhan orang tua sekaligus keluarga sendiri atau dikenal sebagai sandwich generation.
"Sandwich generation itu sangat menyiksa. Apabila kebijakan pemerintah dan perusahaan diperbaiki, niscaya itu dapat membantu para pensiunan serta membantu generasi berikutnya," katanya.
Menurut Eddy, tanpa reformasi sistem perlindungan hari tua yang lebih kuat, tingginya jumlah lansia yang berada dalam kelompok ekonomi rentan berpotensi menjadi tantangan sosial dan ekonomi yang semakin besar pada masa mendatang. Reformasi dana pensiun dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan masyarakat dapat menjalani masa tua dengan lebih sejahtera dan mandiri.
(sukadana)
