Ekonom: Kenaikan Pertamax Adalah Pil Pahit APBN
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen dinilai sebagai langkah berat yang sulit dihindari pemerintah di tengah meningkatnya tekanan fiskal, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tingginya biaya impor energi. Meski demikian, pemerintah diminta segera menyiapkan bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut merupakan konsekuensi dari semakin sempitnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah untuk menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, pemerintah saat ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang terjadi secara bersamaan, mulai dari tekanan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya impor energi, hingga kebutuhan menjaga kesehatan fiskal negara.
"Ini adalah pil pahit yang memang harus diambil. Dalam situasi normal tentu tidak ada pemerintah yang ingin menaikkan harga Pertamax. Namun ketika ruang fiskal semakin terbatas dan biaya subsidi terus membengkak, maka penyesuaian menjadi pilihan yang sulit tetapi perlu dilakukan," ujar Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Meski mendukung langkah penyesuaian harga, Fakhrul mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah perlu segera menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak.
Ia menilai kelompok rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelas menengah bawah menjadi pihak yang paling berisiko merasakan dampak berantai dari kenaikan biaya transportasi maupun kebutuhan pokok sehari-hari.
"Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat tidak menanggung seluruh beban penyesuaian tersebut. Bantuan tunai harus segera disalurkan agar daya beli tetap terjaga dan konsumsi rumah tangga tidak mengalami tekanan yang terlalu dalam," katanya.
Fakhrul menjelaskan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), komponen transportasi menyumbang sekitar 10 hingga 15 persen terhadap total konsumsi rumah tangga. Di dalamnya, bahan bakar minyak menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong kenaikan biaya hidup masyarakat.
Karena itu, kecepatan penyaluran bantuan sosial dinilai menjadi faktor krusial untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, pemerintah saat ini memiliki perangkat yang lebih baik dibandingkan satu dekade lalu untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Integrasi data kependudukan, sistem perbankan, digitalisasi layanan publik, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence atau AI) dapat membantu proses identifikasi penerima bantuan secara lebih akurat.
"Kita sudah memasuki era ketika teknologi dapat digunakan untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Integrasi data digital dan pemanfaatan AI memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang benar-benar terdampak sehingga potensi salah sasaran bisa ditekan," ujarnya.
Selain perlindungan sosial, Fakhrul menilai kenaikan harga Pertamax perlu menjadi bagian dari reformasi fiskal yang lebih luas. Pemerintah didorong meningkatkan efisiensi belanja negara dan memperkuat tata kelola program prioritas agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Ia mencontohkan perlunya evaluasi terhadap berbagai program belanja besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tanpa mengurangi tujuan sosial yang ingin dicapai.
"Fokusnya bukan mengurangi tujuan program, melainkan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Optimalisasi rantai pasok, pemanfaatan teknologi, dan perbaikan tata kelola dapat menciptakan ruang fiskal yang signifikan tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat," katanya.
Di sisi lain, Fakhrul menilai berkurangnya tekanan subsidi energi dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan fiskal negara. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Menurutnya, pasar tidak hanya memperhatikan kebijakan moneter, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dan mengendalikan risiko terhadap APBN.
"Fiskal yang lebih sehat pada akhirnya akan menjadi salah satu penopang stabilitas rupiah. Pasar tidak hanya melihat kebijakan moneter, tetapi juga keyakinan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali dan berkelanjutan," ujarnya.
Fakhrul menegaskan keberhasilan kebijakan kenaikan harga BBM tidak hanya diukur dari berkurangnya beban subsidi energi. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
"Yang terpenting adalah memastikan beban penyesuaian tidak jatuh sepenuhnya kepada masyarakat. Jika keseimbangan itu dapat dijaga, Indonesia tidak hanya mendapatkan fiskal yang lebih kuat, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas ke depan," kata Fakhrul.
(sukadana)
