Harga BBM Subsidi Tetap, Pemerintah Siapkan Energi Pengganti
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tidak mengalami perubahan meski ketidakpastian geopolitik global masih berlangsung. Di saat yang sama, pemerintah mulai mempercepat pengembangan energi alternatif melalui transisi penggunaan LPG ke Compressed Natural Gas (CNG).
Langkah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan perkembangan geopolitik dunia yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda mengharuskan pemerintah menyiapkan strategi antisipasi agar pasokan energi dalam negeri tetap aman dan terjangkau.
"Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif. Yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, kebijakan penyesuaian harga hanya berlaku pada komoditas energi nonsubsidi yang mengikuti mekanisme pasar.
Sementara itu, masyarakat yang selama ini menggunakan BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi dipastikan tidak akan terdampak kenaikan harga.
"Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Sementara yang non-subsidi ini kan saudara-saudara kita yang punya kemampuan ekonomi jauh lebih baik ketimbang saudara-saudara kita yang memang harus disubsidi," kata Bahlil.
Ia menjelaskan percepatan penggunaan CNG menjadi salah satu pilihan strategis karena Indonesia memiliki sumber daya gas alam yang cukup besar. Pemanfaatan gas domestik dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Selain sektor bahan bakar, pemerintah juga memastikan pasokan energi untuk pembangkit listrik nasional berada dalam kondisi aman.
Bahlil membantah adanya isu kelangkaan batu bara yang sempat mencuat dan dikhawatirkan mengganggu pasokan listrik nasional.
Menurutnya, realisasi pemenuhan kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) batu bara telah mencapai 170 juta ton sehingga kebutuhan pembangkit listrik masih dapat dipenuhi dengan baik.
"Stok batu bara sangat aman. Jadi kalau ada gangguan pasokan listrik di beberapa daerah, itu bukan karena kekurangan batu bara," ujarnya.
Ia menjelaskan gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah lebih disebabkan oleh persoalan teknis pada mesin pembangkit milik PT PLN (Persero), bukan akibat terganggunya pasokan energi primer.
Pemerintah berharap langkah percepatan transisi menuju energi alternatif, diiringi stabilitas harga energi bersubsidi, dapat menjaga ketahanan energi nasional sekaligus melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global yang masih berlangsung.
(sukadana)
