Skema Baru Subsidi Energi Berisiko Lempar Kelas Menengah ke Jurang Kemiskinan
YOGYAKARTA, PODIUMNEWS.com — Rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis individu dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima manfaat. Namun, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memperingatkan agar eksekusinya dilakukan dengan sangat hati-hati demi mencegah dampak fatal bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya kelas menengah.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Wisnu Setiadi Nugroho SE MSc PhD menilai bahwa reformasi subsidi energi sebenarnya merupakan agenda krusial yang selama ini tertunda akibat masalah klasik salah sasaran (mistargeting). Meski secara prinsip sudah tepat karena ruang fiskal negara kian menyempit akibat beban subsidi ratusan triliun rupiah, momentum dan kontekstual eksekusinya saat ini menghadapi tantangan berat.
“Secara prinsip, langkah ini sudah sangat tepat dan krusial. Isu mistargeting atau subsidi yang salah sasaran merupakan masalah klasik yang menahun. Namun, secara kontekstual, eksekusinya saat ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” ujar Wisnu, Kamis dalam keterangan tertulisnya, (18/6/2026).
Wisnu memberikan perhatian khusus pada kelompok kelas menengah yang kini tengah mengalami tekanan ekonomi hebat. Kelompok ini kerap terjebak di area abu-abu; mereka tidak cukup miskin untuk terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai penerima bantuan sosial (bansos) atau subsidi individu, namun mereka juga tidak cukup kaya untuk bertahan dari guncangan ekonomi.
“Kelompok ini berada di area abu-abu. Mereka tidak cukup miskin untuk masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai penerima subsidi berbasis individu, tetapi juga tidak cukup kaya untuk menahan guncangan ekonomi akibat kenaikan harga energi. Jika tidak diantisipasi, kebijakan ini justru berisiko melempar kelas menengah ke jurang kemiskinan baru,” jelasnya.
Dalam jangka pendek, pengurangan subsidi energi diproyeksikan bakal memicu guncangan ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berujung pada lonjakan inflasi. Akibatnya, daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, dipastikan akan terkoreksi secara tajam.
Untuk memitigasi risiko tersebut, Wisnu mendesak pemerintah agar memprioritaskan hasil penghematan anggaran untuk membangun jaring pengaman sosial yang lebih tebal dan dinamis, ketimbang langsung mengalokasikannya ke sektor produktif seperti infrastruktur jangka panjang. Menjaga konsumsi domestik di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik dunia dinilai jauh lebih mendesak dalam jangka pendek.
Selain itu, ia menekankan bahwa keberhasilan skema baru ini sepenuhnya bertumpu pada akurasi data. Pemerintah diminta melakukan validasi silang (cross-validation) yang ketat, mengintegrasikan data perpajakan, konsumsi listrik, hingga data perilaku dari platform digital seperti MyPertamina dan PLN Mobile, serta tidak hanya terpaku pada satu sumber data statis.
Sebagai penutup, Wisnu mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan negara dengan melakukan efisiensi internal terlebih dahulu sebelum membatasi ruang gerak rakyat.
“Jangan sampai pemerintah melakukan efisiensi ketat pada energi masyarakat, tetapi di sisi lain longgar pada program-program baru yang efektivitas dan tata kelolanya belum teruji sepenuhnya di lapangan. Reformasi fiskal yang sukses membutuhkan legitimasi moral,” tegas Wisnu.
(sukadana)
